EKONOMI INDONESIA

Gobel: UMKM Miliki Makna Strategis bagi Ekonomi Nasional

Laporan: Galuh Ratnatika
Jumat, 07 April 2023 | 21:52 WIB
Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel (SinPo.id/ Parlementaria)
Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel (SinPo.id/ Parlementaria)

SinPo.id - Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, mengatakan perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan terhadap UMKM memiliki makna strategis bagi ekonomi nasional dan ketahanan nasional. Sehingga UMKM harus dilindungi dari produk impor.

Menurutnya, UMKM harus dilindungi karena dapat menyerap tenaga kerja yang sangat besar, produknya memiliki kandungan lokal yang sangat besar, menjadi pilar utama nasional dalam menghadapi beragam krisis nasional. Produk-produk UMKM banyak yang merupakan wujud dari kebudayaan nasional, dan basis UMKM berada di desa sehingga berada di akar rumput.

“Ekonomi yang berbasis budaya selalu mengandung filosofi budaya kita dan itu diwariskan dari generasi ke generasi. Sejarahnya sangat panjang. Jika ekonomi berbasis budaya ini punah maka kita akan kehilangan pijakan,” kata Gobel, Jumat, 7 April 2023.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk melarang impor produk ekonomi yang berbasis budaya bangsa, seperti batik, songket, tenun, dan sebagainya. Bahkan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki mengatakan, sarung produk Indonesia yang diekspor ke Afrika mulai ditiru China.

“Jika kita membiarkan ini terus-menerus, maka pada saatnya industri batik kita akan punah dalam beberapa generasi ke depan. Lalu generasi mendatang tak bisa lagi membatik dan batik menjadi sesuatu yang asing," ungkapnya.

"Kita jangan mengulang kesalahan pada kasus rotan karena membuka keran ekspor rotan asalan dan mematikan sebagian besar industri rotan nasional. Padahal sebelumnya Indonesia menjadi eksportir produk kerajinan rotan dari UMKM,” kata Gobel menambahkan.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan ancaman produk garmen impor terhadap industri garmen skala rumah tangga dan skala kecil. Pasalnya, konveksi di Jawa Barat mulai kepayahan dalam menghadapi serbuan impor. Sehingga baik Gobel maupun Teten, sepakat untuk tetap melarang impor pakaian bekas.

"Jadi, pada akhirnya kita harus menentukan akan memilih rakyat yang mana. Tentu sebagai bangsa yang waras akan memilih yang bernilai strategis dan produktif,” tegas Gobel.sinpo

Komentar: