Perubahan Iklim, Pemerintah Keluarkan Kebijakan Fiskal Terkait Energi

SinPo.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan Pemerintah Indonesia terus berupaya memenuhi komitmen aksi perubahan iklim. Komitmen itu dijalankan dengan mekanisme pasar maupun non mekanisme pasar.

“Indonesia telah mengeluarkan kebijakan fiskal untuk mendukung aksi perubahan iklim seperti memberikan insentif pajak, tax holiday, dan penghapusan PPN serta bea masuk untuk aksi yang terkait energy sector renewable dan retirement of the coal (pembatasan penggunaan batu bara),” kata Menkeu, dikutip Minggu 2 April 2023.

Menurutnya, setiap kebutuhan pendanaan iklim membutuhkan framework yang dapat dijadikan rujukan bagi seluruh pihak. Sehingga, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun dokumen taksonomi hijau sebagai dasar pedoman investasi hijau.

Taksonomi hijau tersebut nantinya dapat menjadi benchmark bagi negara lain sebagai bagian dari aksi konkrit untuk menurunkan emisi, yang sejalan dengan The ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance (ATSF) Versi 2 yang telah diluncurkan pada bulan Maret 2023.

"ATSF Versi 2 dapat mengakomodasi kebutuhan asesmen yang lebih menyeluruh terkait bagaimana dan dimana kontribusi program coal phasing out untuk ditempatkan sebagai upaya dekarbonisasi dalam mendukung Paris Agreement," paparnya.

Di samping itu, Menkeu juga menyampaikan bahwa aktivitas yang menghasilkan emisi merupakan isu lintas batas. Sehingga implementasi untuk pasar karbon memiliki kompleksitas tersendiri, khususnya terkait yurisdiksi, klaim, dan negara yang berhak mendapatkan penerimaan.

"Indonesia menyambut baik dukungan internasional berupa dukungan teknis, pinjaman, maupun hibah dalam pengembangannya," katanya menambahkan.