Resesi Global Mengancam, Pengembangan Pariwisata Nasional Harus Dijaga
SinPo.id - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, optimisme pengembangan sektor pariwisata harus terus dijaga, meski di tengah ancaman resesi global tahun ini. Karena potensi keindahan alam serta budaya Indonesia selalu menjadi daya tarik wisatawan mancanegara.
"Peluang sektor pariwisata nasional untuk berkembang sangat terbuka lebar tahun ini. Adaptasi para pengelola pariwisata terhadap sejumlah kebiasaan para wisatawan penting untuk diterapkan dalam mendorong pertumbuhan yang lebih baik," kata politisi yang biasa disapa Rerie ini, Senin 27 Maret 2023.
Terlebih Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, mengungkapkan sejumlah tren pariwisata yang akan memengaruhi perilaku wisatawan secara global. Salah satunya adalah perilaku wisatawan yang mencari healing dan fleksibilitas dalam berwisata.
"Sejumlah kebiasaan baru dari wisatawan mancanegara pascapandemi Covid-19 itu harus mampu direspon dengan baik oleh para pelaku sektor pariwisata dan para pemangku kepentingan di sejumlah daerah yang memiliki potensi wisata," papar Rerie.
Selain itu menurutnya, Kombinasi antara kebijakan dan pola pelayanan di kawasan-kawasan wisata yang adaptif sesuai dengan selera wisatawan,sangat penting dalam upaya menarik minat para wisatawan. Terlebih upaya pelestarian alam dan budaya lokal juga harus menjadi perhatian bersama untuk meningkatkan daya tarik potensi wisata di setiap daerah.
"Tidak kalah penting, menyosialisasikan sejumlah kebijakan pariwisata dan budaya lokal dengan baik dalam upaya meningkatkan pelayanan. Dukungan infrastruktur dan akomodasi yang memadai, juga sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan suatu kawasan wisata," ungkapnya.
Oleh karena itu, kata Rerie, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pihak swasta dan pemerintah dalam membangun sejumlah sarana dan prasarana pendukung sektor pariwisata itu. Terutama dengan upaya adaptasi dan penerapan kebijakan yang mendapat dukungan maksimal dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.
