Pejabat Dilarang Bukber, Din Syamsudin: Tidak Arif
SinPo.id - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang pejabat maupun jajaran di instansi pemerintah menggelar buka puasa bersama (bukber) dinilai tidak adil.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai kebijakan itu dianggap mempersempit silaturahmi.
"Tidak arif karena terkesan tidak memahami makna dan hikmah Buka Puasa Bersama antara lain untuk meningkatkan silaturahim yang justru positif bagi peningkatan kerja dan kinerja Aparatur Sipil Negara," kata Din dalam keterangannya, Jumat, 25 Maret 2023.
Din menilai bahaya Covid-19 menjadi alasan melarang buka bersama terlalu mengada-ada. Dia justru membandingkan larangan itu dengan acara pernikahan putra Jokowi yang mewah dan mengundang kerumunan.
"Begitu juga bukankah Presiden terakhir ini sering berada di tengah kerumunan? Janganlah ucap dan laku berbeda, karena menurut Al-Qur'an, suatu kehinaan besar di sisi Allah bagi seseorang yang hanya mengatakan apa yang tidak dikerjakannya,” tegas Din.
Selain itu, kata Din, kebijakan yang tidak bijak itu dimunculkan secara terbuka di tengah umat islam mulai menjalankan ibadah-ibadah ramadan. Di antaranya mengadakan buka puasa bersama atau Iftar Jama'i.
"Bahwa jika nanti para pejabat/tokoh pemerintahan tidak mengadakan Buka Puasa Bersama dapat kita catat bahwa rezim ini meniadakan tradisi Ramadhan yang baik yang sudah berjalan baik sejak dulu,” ujarnya.
Din menerangkan dalam ajaran islam bagi yang mampu sebaiknya terus mengadakan buka puasa bersama. Bukan justru menaati perintah pemimpin yang bermaksiat kepada Allah SWT.
"Camkan Hadits Nabi seseorang yang memberi makan orang yang berpuasa akan mendapat pahala setimpal pahala orang yang berpuasa itu," tegas Din.
