Senayaan Sepakat Bentuk Panja Evaluasi Pembentukan DOB Papua
SinPo.id - Komisi II DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) tentang Evaluasi Pembentukan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Empat Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua. Pembentukan Panja untuk mengawal proses implementasi pembentukan empat DOB provinsi di Papua.
"Termasuk terbentuknya organisasi pemerintah daerah serta terselenggaranya pemerintahan secara baik,” kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 20 Maret 2023.
Pembentukan Panja ini menjadi salah satu poin kesimpulan dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan sejumlah penjabat (pj) gubernur DOB baru. Termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan DPR Provinsi Papua Barat.
Menurut Doli, Panja itu akan membahas secara spesifik berbagai persoalan sebagai implikasi dari pembentukan empat DOB di Tanah Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Tengah.
"Yang berkaitan dengan soal kesehatan, pendidikan, soal pengadaan ASN, soal macam-macam yang berkaitan dengan implikasi dari pemekaran DOB,” kata Doli menambahkan.
Panja itu akan membicarakan spesifik termasuk anggaran pendapatan belanja daerah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku setuju pembentukan Panja tersebut. “Karena memang dari awal seusai dengan undang-undang,” ujar Tito.
Menurut Tito, mitra kerja dari empat penjabat daerah otonomi baru adalah Komisi II . sedangkan sejumlah persoalan kerap muncul setelah pembentukan DOB karena masa transisi sebagaimana yang sedang dihadapi empat provinsi baru di Bumi Cenderawasih tersebut.
"Banyak masalah-masalah yang akan muncul kemudian, terutama sampai dengan hal teknis. Pembentuk DOB saya kira hampir semua sama akan mengalami namanya masa transisi pasti ada masalah yang muncul," kata Tito menjelaskan.
Tito juga menyinggung sejumlah masalah yang kerap muncul sebagai implementasi dari pembentukan DOB, di antaranya masalah penganggaran, ASN, hingga pembentukan DPR empat provinsi baru tersebut.
