Politikus Demokrat Tantang Sri Mulyani Ungkap Transaksi Rp300 T di Kemenkeu: Jika Tak Mampu, Mundur

SinPo.id - Deputi Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Yan Harahap menyarankan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mundur jika tak mampu mengungkap skandal yang terjadi di tubuh Kemenkeu.

Pernyataan itu disampaikan Yan merespons pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap pergerakan uang mencurigakan di Kemenkeu. Bahkan, Mahfud menyebut pergerakan uang di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai itu mencapai Rp300 triliun.

Yan memandang, pernyataan Mahfud tersebut merupakan ujian bagi Ani-sapaan akrab Sri Mulyani.

“Ini semacam ujian untuk Menkeu Sri Mulyani untuk transparan ambil bagian dalam mengungkap skandal keuangan di Kementeriannya ini. Jika tak mampu mengungkap skandal ini, ia layak mundur,” kata Deputi Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Yan Harahap kepada wartawan, Jakarta, Jumat, 10 Maret 2023.

Yan menilai 'borok' di Kemenkeu semakin terang berkat pengusutan harta fantastis mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Dia mendesak skandal ini diungkap terang.

“Ini benar-benar mega skandal keuangan di Republik ini. Harus diusut tuntas. Apalagi Pak Mahfud sebut di media bahwa beliau punya datanya tertulis," kata Yan.

Apalagi, kata dia, skandal kekayaan fantastis itu menyasar dua lembaga yang paling disorot publik, yakni Ditjen Pajak dan Bea Cukai.

"Dua direktorat yang sering menjadi sorotan publik,” tegas dia.

Kemenkeu kekeh tak terima laporan berupa angka Rp300 triliun yang diklaim Mahfud sebagai transaksi janggal.

Ani mengaku tidak tahu menahu soal transaksi janggal Rp300 triliun di kementerian yang dia pimpin. Ia menyatakan kantornya sudah menerima surat dari PPATK terkait laporan tersebut. Namun, ia tidak menemukan angka Rp300 triliun seperti yang disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD.

Di lain sisi, PPATK mengaku sudah menyerahkan 200 berkas laporan terkait transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun ke Kemenkeu.