Polemik Rafael Alun Jadi Pelajaran agar Keluarga Pejabat Hidup Sederhana

SinPo.id -  Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyebut polemik yang menyeret Rafael Alun Trisambodo (RAT) harus menjadi pelajaran berharga bagi penyelenggara negara untuk hudup sederhana. Pejabat negara tak boleh pamer harta pada publik.

"Peristiwa yang terkait dengan RAT ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk mendorong adanya pola hidup yang sederhana yang ditunjukkan oleh para penyelenggara negara," kata Taufik di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Maret 2023.

Menurut dia, pola hidup sederhana penyelenggara negara harus dikedepankan. Pamer harta justru membuat publik tidak percaya pada pemegang otoritas yang bertugas mengatur negara.

Taufik menilai jika gaya hidup mewah keluarga Rafael justru memunculkan pertanyaan publik. Tak hanya itu, polemik ini bahkan membuat persoalan baru bagi Ditjen Pajak.

"Nah, itu kan akhirnya menyulitkan penyelenggaraan negara terkait dengan perpajakan itu sendiri," kata Taufik.

Kendati begitu, Taufik mengatakan imbauan agar hidup sederhana bukan berarti melarang pejabat Ditjen Pajak memiliki penghasilan besar yang diperoleh dari usaha hingga warisan keluarga.

"Itu kan boleh-boleh saja sebenarnya, tetapi yang paling penting adalah jangan sampai kemudian ada penyalahgunaan wewenang," kata dia.

Gaya hidup hedon pegawai Ditjen Pajak menjadi sorotan publik setelah kasus penganiayaan Mario Dandy Satrio anak Rafael viral. Mario yang sudah menjadi tersangka itu dikenal sebagai sosok yang kerap memamerkan barang-barang mewah di media sosial.

Tak hanya itu, Rafael tercatat sebagai salah pejabat Ditjen Pajak yang memiliki kekayaan fantastis. Total harta Rafael bahkan melebihi kekayaan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Teranyar, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengindikasi adanya TPPU yang diduga dilakukan Rafael selaku Kepala Bagian umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Jakarta Selatan II Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Temuan adanya praktik rasuah itu telah dilaporkan PPATK ke KPK sejak 2012.