Dorong Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Sinergikan Kebijakan Fiskal dan Moneter
SinPo.id - Pemerintah mensinergikan bauran kebijakan fiskal dan moneter, dalam rangka mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional, dan menjaga konsumsi masyarakat, serta iklim investasi di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meyakini fundamental ekonomi Indonesia diyakini tetap solid. Karena potensi resesi berdasarkan survei Bloomberg hanya di angka 2 persen.
“Kebijakan konstruktif PC-PEN yang telah dilakukan menjadi kunci keberhasilan pemulihan ekonomi Indonesia, sebab Pemerintah secara cepat merespon melalui langkah-langkah ‘gas dan rem," kata Airlangga, Rabu 8 Maret 2023.
Dengan adanya kebijakan tersebut, hasilnya pada tahun 2022, Indonesia mampu tumbuh 5,31 persen (yoy), yang merupakan level tertinggi sejak 2013, yakni 5,56 persen (yoy). Bahkan kinerja ekspor pun tumbuh double digit, disertai konsumsi dan investasi yang tumbuh dengan baik.
"Semua sektor dari sisi supply juga tumbuh positif. Realisasi inflasi pada 2022 tercatat 5,51 persen. Pemerintah pun tetap menjalankan kebijakan extra effort tahun ini, guna menekan laju inflasi kembali ke rentang target sasaran kurang lebih 3 persen," ungkapnya.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa sektor jasa keuangan yang masih menggeliat dan likuiditas perbankan yang masih terjaga semakin mengonfirmasi bahwa masih ada ruang untuk mendorong investasi yang bersumber dari tabungan rumah tangga (menengah atas) dan korporasi.
"Hal ini meningkat signifikan di masa pandemi, tetapi belum dioptimalkan kembali untuk ekspansi dan belanja pasca penghentian PPKM saat ini," paparnya.
Berdasarkan data yang ada, per Januari 2023, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah 8,03 persen (yoy) dan kredit 10,53 persen (yoy), kemudian nilai kelolaan Asset Under Management (AUM) mencapai Rp829 triliun dengan reksadana masih menjadi favorit masyarakat dengan nilai Rp509 triliun.
