DPR Nilai Pengelolaan dan Pengembangan Kereta Api Nasional Kacau
SinPo.id - Berkaitan dengan polemik impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang, sistem perencanaan pemerintah mengenai pengelolaan dan pengembangan kereta api nasional dinilai kacau.
Menurut anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, pemerintah malas mengkaji dan memperkirakan jumlah kebutuhan rangkaian kereta api nasional. Sehingga selalu mengandalkan impor untuk pengadaan kereta.
"Harusnya ada perencanaan yang matang berupa roadmap kebutuhan kapasitas KRL dan kemampuan pengadaannya secara domestik. Sehingga match antara kebutuhan PT KCI dengan kemampuan produksi PT INKA," kata Mulyanto, Senin 6 Maret 2023.
"Menteri BUMN jangan import minded. Sayang kalau devisa kita terkuras terus dan kapabilitas industri dalam negeri tidak dioptimalkan," imbuhnya.
Ia mengatakan terdapat industri pembuatan kereta api di Indonesia yang perlu didukung dan dikembangkan. Namun dari kasus impor KRL tersebut terlihat bahwa perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas layanan transportasi publik masih minim.
"Perhatian pemerintah pada peningkatanan kualitas layanan transportasi publik masih lemah. Ini bisa kita lihat dari postur APBN kita yang lebih banyak digunakan untuk mensubsidi pemilik kendaraan pribadi daripada untuk memperbaiki jumlah dan kualitas layanan transportasi publik," ungkapnya.
Lebih lanjut, Mulyanto membandingkan perhatian pemerintah terhadap infrastruktur KRL dengan subsidi mobil listrik atau kereta cepat Jakarta-Bandung yang dianggap tidak seimbang. Akibatnya, kondisi transportasi publik di sejumlah daerah sangat memprihatinkan.
"Harusnya kan pemerintah lebih memperhatikan kualitas layanan transportasi publik, ketimbang subsidi untuk pembelian mobil listrik pribadi bagi orang yang mampu," katanya menambahkan.
