Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Legislator Desak Investigasi Menyeluruh

Laporan: Juven Martua Sitompul
Sabtu, 04 Maret 2023 | 11:05 WIB
Kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada Jumat, 3 Maret 2023 malam/Ashar/SinPo.id
Kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada Jumat, 3 Maret 2023 malam/Ashar/SinPo.id

SinPo.id - Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak meminta PT Pertamina (Persero) melakukan investigasi menyeluruh terkait kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Pertamina harus mengusut tuntas penyebab kebakaran hebat tersebut.

“Harus diketahui apakah karena murni human error, terdapat kerusakan sistem atau jaringan, atau disebabkan faktor lain, misalnya sabotase," kata Amin dalam keterangannya pada Sabtu, 4 Maret 2023.

Amin juga meminta Pertamina menyantuni keluarga korban meninggal akibat kebakaran itu. Termasuk, menanggung biaya perawatan korban luka bakar, serta memberikan ganti rugi bagi warga yang rumahnya terbakar.

Selain itu, kata Amin, perlu kajian terkait letak depo, mengingat lokasinya berada di tengah permukiman padat penduduk. 

Menurut Amin, evaluasi terhadap peristiwa ini dan sebab-sebabnya sangat penting agar kejadian serupa tidak terukang di masa yang datang. 

"Depo ini sudah beroperasi sejak tahun 1974, apakah kondisinya masih layak atau tidak juga harus dievaluasi," kata dia.

Dalam catatan, Terminal BBM Plumpang juga pernah meledak pada 2009. Selain menimbulkan korban jiwa, peristiwa itu menimbulkan kerugian hingga Rp17 Miliar.

Amin juga mendesak Pertamina untuk memulihkan pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk wilayah-wilayah yang selama ini dilayani oleh Depo Pertamina Plumpang. 

Dalam publikasi Global Tank Storage, Integrated Terminal Jakarta atau Depo Pertamina Plumpang dinilai sebagai terminal BBM terpenting di Indonesia. Ini karena Depo tersebut menyuplai sekitar 20 persen kebutuhan BBM harian di Indonesia atau sekitar 25 persen dari total SPBU Pertamina.

Selain itu, Thruput (kapasitas aliran) BBM rata-rata sebesar 16.504 Kiloliter per hari dan wilayah distribusi utamanya meliputi Jabodetabek.

“Agar obyektif, investigasi sebaiknya dilakukan tim gabungan yang melibatkan ahli dan aparat penegak hukum,” tegas dia.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI