34 Kepala Daerah Siapkan Masukan Untuk Rakernas PKS
SinPo.id - 34 Kepala Daerah se Indonesia yang di usung Partai Keadilan Sejahtera melakukan pertemuan dan silaturahmi nasional di Hotel Sultan, Jakarta pada Jumat, 24 Februari 2023 pagi.
Pertemuan tersebut dilakukan untuk menampung seluruh masukan dari para kepala daerah dari Walikota, Bupati dan Gubernur untuk di bawa dalam Rapat Kerja Nasional Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 24-26 Februari 2023 di Hotel Sultan.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu meminta para kepala daerah agar tetap menyelesaikan sumpah janji jabatannya meski saat ini merupakan tahun politik.
"Meskipun di tahun politik, agar kepala daerah tetap mementingkan rakyat, fokus pada pencapaian target pembangunan dan realisasi janji-janji kampanye, membantu mengurangi beban rakyat dan mencari solusi yang inovatif di tengah keterbatasan dan ancaman resesi akibat dampak pandemi," kata Syaikhu saat membuka Silatnaskada tersebut.
Menurutnya agar pembangunan di Indonesia hasilnya bisa disaksikan dan dinikmati generasi selanjutnya.
Selain itu kepala daerah juga diminta menjaga terwujudnya zero case baik persoalan hukum moral dan asusila sehingga bisa terwujud good governance dan clean goverment.
Selanjutnya kepala daerah juga harus mampu membangun kerja sama antar daerah dalam bentuk sister province dan sister city.
Sementara itu Gubernur NTB Zulkieflimansyah sekaligus Ketua Badan Pembinàan Kepemimpinan Daerah (BPKD) sebagai wadah pembinaan kepala daerah PKS menekankan pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat dan agar mampu bersaing di tengah persaingan global
Menurut Bang Zul sapaan akrabnya, para kepala daerah juga akan memberikan masukan dalam Rakernas PKS nanti serta
menerima laporan dari kepala daerah terkait keadaan sosial ekonomi masyarakat karena dampak pandemi.
Pada pertemuan tersebut juga, dilakukan kegiatan Seminar Good Governance dan Strategi Penanggulan Kemiskinan Menghadapi Dampak Pandemi, Pengelolaan Sampah dan Menjadikan Persoalan Sampah tidak lagi Menjadi Beban Lingkungan serta pemberian award kepala daerah berprestasi.
