Berpotensi Rugikan Negara, Pemerintah Diminta Hentikan Hilirisasi Mineral
SinPo.id - Pemerintah diminta untuk menghentikan program hilirisasi mineral yang dinilai hanya akan memanjakan investor dan berpotensi merugikan keuangan negara karena pendapatan dari sektor tersebut sangatlah kecil.
Menurut anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, penerimaan negara dari hilirisasi mineral tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki risiko kerusakan lingkungan, gejolak sosial di masyarakat, dan penanganan gugatan di WTO.
“Dengan segala pertimbangan sebaiknya pemerintah menghentikan program hilirisasi mineral, baik nikel, tembaga, timah, bauksit dll. Saatnya kita mengubah konsep pengelolaan SDA kita dari hilirisasi menjadi industrialisasi," kata Mulyanto, Rabu 22 Februari 2023.
Ia mengatakan tingginya nilai ekspor mineral tidak sebanding dengan besarnya penerimaan negara. Terlebih dana hasil ekspor (DHE) tersebut juga tidak masuk ke Indonesia dan diparkir di luar negeri. Sehingga tidak menjadi devisa nasional.
“Ini kan luar biasa. Terkesan kita hanya menjadi subordinasi industrialisasi di China, dimana kita mengekspor barang setengah jadi dengan nilai tambah rendah lalu di sana diolah dan dikembangkan dalam mesin industri mereka menjadi barang yang bernilai tambah tinggi. Ujung-ujungnya mereka yang sejahtera, kita yang menanggung musibah,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Mulyano menegaskan pemerintah untuk menghentikan hilirisasi mineral dan menggesernya menjadi industrialisasi, agar rakyat dapat menikmati nilai tambah SDA serta berbagai multiflyer effect lainnya.
“Jangan sampai SDA kita habis terkuras hanya sekedar untuk mendukung program industrialisasi di negara lain. Sementara rakyat kita tetap miskin dan terbelakang, terperangkap kutukan SDA yakni negara kaya SDA dnamun rakyatnya miskin dan terbelakang,” imbuhnya.
