DPR Ingatkan Pemerintah Tak Boleh Mengakomodasi Permintaan KKB Papua

SinPo.id - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengingatkan pemerintah tidak boleh mengakomodir permintaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang meminta merdeka. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati.

"Jadi tidak bisa menegosiasikan wilayah kesatuan negara Republik Indonesia untuk kepentingan segelintir orang," kata TB Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 15 Februari 2023.

Di sisi lain, TB Hasanuddin mengamini status Pilot Pesawat Susi Air Pilatus Porter PC 6/PK-BVY, Kapten Philips Max Mehrtens saat ini sebagai sandera KKB Papua.

"Jadi mengenai Pilot Susi Air itu ya yang warga negara Selandia Baru, menurut informasi terakhir baik dari Kodam maupun dari Polda memang disandera oleh kelompok bersenjata setelah disergap di bandara," kata dia.

TB Hasanuddin menyatakan sejauh ini TNI-Polri telah menghitung total anggota kelompok teroris tersebut. Bahkan kepentingan dari aksi mereka itu tidak lepas dari keuntungan kelompok tersebut.

"Karena kelompok-kelompok OPM itu ya memang sudah bisa dihitung dan memiliki kepentingan-kepentingan separatis. Itu yang kami tangkap sampai sekarang ini," tegas dia.

Video pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang menyandera Pilot Pesawar Susi Air Pilatus Porter PC 6/PK-BVY, Kapten Philips Max Mehrtens beredar di media sosial.

Dalam video, terlihat Pilot asal Selandia Baru itu memakai jaket jeans berwarna biru, topi, dan memakai sepatu lengkap. Philips berdiri dan dikelilingi pasukan TPNPB-OPM. Beberapa di antara mereka terlihat mengacungkan senjata api.

"Kelompok Papua menangkap saya dan mereka berjuang untuk kemerdekaan Papua. Mereka minta agar militer Indonesia pulang dan jika tidak mereka tetap menahan saya dan keselamatan saya akan terancam," kata Philips dalam video.

Pilot Philips sudah disandera selama sepekan oleh TPNPB-OPM terhitung sejak pesawat yang ditumpanginya dibakar pada Selasa, 7 Februari 2023. Hingga hari ini nyawa Philips masih berada di tangan TPNPB-OPM.