PPATK Endus Dugaan TPPU dalam Proses Pemilu 2024
SinPo.id - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengamini adanya dugaan praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam proses pendanaan Pemilu 2024. Temuan itu telah dikoordinasikan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu).
"Kita menemukan ada beberapa memang indikasi ke situ dan faktanya memang ada, nah itu kita koordinasikan terus dengan teman-teman dari KPU-Bawaslu," kata Ketua PPATK Ivan Yustiavandana di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 14 Februari 2023.
Ivan menyebut indikasi TPPU itu terjadi di berbagai tingkatan proses pemilu. Mulai dari pemilihan legislatif (pileg) hingga pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Ya di semua kita ikuti, tidak di dalam satu segmen tertentu, ya mau kepala daerah tingkat 1 tingkat 2 sampai seterusnya," kata dia.
Kendati begitu, Ivan belum bisa menyebut dengan gamblang total aliran dana yang terindikasi sebagai TPPU tersebut. Kucuran dana itu harus dianalisis sebelum disampaikan ke publik.
"Jumlah agregatnya ya kita enggak ada, enggak bisa saya sampaikan di sini. Pokoknya besar ya, pidana asalnya triliunan, karena terkait dengan banyak tindak pidana kan, terkait dengan sumber daya alam," ucapnya.
Tak hanya itu, Ivan bahkan mengamini aliran uang itu masuk ke orang-orang tertentu, termasuk politikus. Namun, dia kembali menegaskan belum bisa mengungkap temuan itu kepada publik.
"Kalau masuk ke orang-orang tertentu yang kita duga sebagai political person itu ya ada, banyak juga. Saya tidak bisa sebutkan," ucap Ivan.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mengaku mendapat informasi terkait adanya kucuran dana untuk menyukseskan agenda penundaan Pemilu 2024.
"Saya dengar dananya banyak sekali ini untuk menunda pemilu. Pakai dana penundaan pemilu yang enggak nampung dana lewat bank, bisa langsung," kata Benny dalam rapat bersama PPATK di Kompleks Parlemen, Jakarta.
