Tidak Main-Main! Pemerintah Harus Sigap Tangani Wabah Difteri
Jakarta, sinpo.id - Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf, turut memberikan komentarnya terkait merebaknya wabah difteri. Dede mengatakan, dalam hal ini pemerintah harus jauh lebih sigap dalam menyikapi kasus merebaknya wabah difteri ini.
"Harusnya pemerintah sigap dalam penanganan wabah difteri ini, bahkan jauh sebelum adanya Laporan Kejadian Luar Biasa (KLB) dari 11 provinsi yang kini telah melapor", ungkapnya saat dihubungi sinpo.id, Senin (11/12/2017).
Politisi Demokrat ini juga menekankan bahwa pemerintah melalui Kementerian Kesehatan harus mengadakan program imunisasi dan vaksinasi yang disediakan untuk menanggulangi dan memotong penyebaran wabah berbahaya ini.
Seperti diketahui, sejauh ini baru tiga provinsi yang telah melaksanakan program Outbreak Respon Imunization (ORI) untuk penyakit difteri. Tiga provinsi tersebut yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
Bahkan untuk hari ini, provinsi DKI Jakarta telah memulai program ORI tersebut di SMU 33 Cengkareng - Jakarta Barat.
Dede juga menambahkan, meskipun sejauh ini Komisi IX belum melakukan rapat kerja dengan Kemenkes terkait wabah difteri ini, namun Komisi IX siap melakukan rapat kerja dengan Kemenkes saat masa reses nanti apalagi hal tersebut sudah sangat mengkhawatirkan di masyarakat.
"Kami (Komisi IX) memang belum melakukan rapat kerja dengan Kemenkes terkait wabah difteri karena kemarin mengejar dua undang-undang, salah satunya undang-undang Kepalang Merahan. Namun apabila wabah difteri ini kian mengancam masyarakat, kami (Komisi IX) siap untuk melakukan rapat kerja dengan Kemenkes saat masa reses nanti", tambah Dede.
Dede pun berharap pemerintah tidak memperlambat kesigapannya dalam menangani wabah difteri ini. Karena dalam hal pembiayaan, untuk sebuah penanganan kesehatan masyarakat, pemerintah melalui Kemenkeu telah memiliki anggaran tersendiri untuk bidang masyarakat.
