Forum Bali Process

MenkumHAM Tegaskan Pentingnya Pengawasan Perbatasan Memerangi Perdagangan Manusia

Laporan: Zikri Maulana
Sabtu, 11 Februari 2023 | 16:20 WIB
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly pada forum Bali Process  (SinPo.id/dok Kemenkumham)
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly pada forum Bali Process (SinPo.id/dok Kemenkumham)

SinPo.id -  Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly pada forum Bali Process di Adelaide, Australia, pentingnya pengawasan negara di wilayah perbatasan yang rawan dan mudah disusupi penyelundupan manusia, perdagangan orang dan kejahatan transnasional lainnya.

Yasonna menegaskan, Indonesia berkomitmen tinggi dalam memerangi perdagangan orang dengan cara peningkatan pengawasan di perbatasan dan kepatuhan terhadap rezim internasional yang berlaku. 

“Kami Pemerintah Indonesia berkomitmen tinggi dalam memerangi perdagangan orang termasuk berkolaborasi dengan dunia usaha,” ujar Yasonna dalam keterangannya, Sabtu Februari 2023. 

Ia menegaskan berkomitmen untuk menerapkan rekomendasi Acknowlegde, Act, Advance (AAA) hasil rekomendasi dari Government and Business Forum (GABF).

Dalam Bali Process kali ini, Yasonna menyampaikan beberapa hal. Pada sesi Future Collaboration, ia mengusulkan peningkatan kerja sama bidang teknologi digital dan platform media sosial untuk memerangi perdagangan manusia. 

Selain itu, kata dia, dibutuhkan juga penelitian dan kampanye bersama tentang tren dan praktik bisnis agar bermanfaat dalam pelibatan GABF dengan khalayak yang lebih luas. 

Sedangkan pada sesi Plenary I tentang teknologi, Yasonna menyampaikan empat langkah yang perlu disikapi oleh anggota forum Bali Process yaitu meningkatkan kerja sama dalam penguatan hukum. “Termasuk menajamkan kerja sama pengawasan perbatasan, meningkatkan pemanfaatan platform teknologi, serta melakukan penelitian, menyusun pedoman dan pelatihan untuk responden di perbatasan,” ujar Yasonna menjelaskan. 

Untuk mengimplementasikan visi tersebut, kata Yasonna, perlu sinergitas dan peningkatan kolaborasi oleh semua anggota, pengamat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya baik itu publik, privat bahkan individual. 

Tercatat, Bali Process 2023 mengangkat isu guna mendorong upaya kolektif antara pemerintah dengan sektor swasta dalam memerangi perdagangan manusia untuk kerja paksa, perbudakan modern, dan bentuk-bentuk terburuk dari pekerja anak, termasuk peningkatan transparansi rantai pasok dan praktek bisnis yang etis. 

Konferensi Bali Process diikuti oleh 49 negara dan organisasi internasional yang menjadi anggota Bali Process, serta 18 negara observer dan 9 organisasi internasional.

Konferensi ini menghasilkan "2023 Adelaide Strategy for Cooperation" yang disepakati bersama sebagai pedoman kerja sama negara-negara anggota Bali Process dalam upaya mengatasi kejahatan transnasional. sinpo

Komentar: