Konsisten Minta Kepala BRIN Dicopot, DPR: Tak Ada Unsur Politis
SinPo.id - Anggota Komisi VII DPR RI Sartono menegaskan rekomendasi agar Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko diganti tidak memiliki unsur politik. Usulan itu murni karena Komisi Riset dan Energi di Parlemen jengkel dengan kerja Handoko yang carut marut.
"Sebenarnya kami di awal 'kan memberikan dukungan, harus ada perubahan. Bahwa carut-marut selama ini kan bisa diurai, diperbaiki," kata Sartono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 6 Februari 2023.
Meski diberikan waktu untuk melakukan perubahan, kata dia, kerja Kepala BRIN justru berjalan di tempat. Handoko dianggap tidak melakukan perubahan signifikan sehingga hampir semua anggota Komisi VII menyesalkan kinerja Handoko.
"Kami sudah jengkel semuanya, semua hampir menyampaikan itu," kata Sartono.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur (Jatim) VII itu menyatakan Komisi VII DPR RI akan tetap berkomitmen meminta adanya perubahan di BRIN. Rekomendasi yang diterbitkan tidak akan ditarik lagi. Apalagi, rekomendasi itu menjadi keputusan bersama yang di setujui Pimpinan Komisi VII.
"Iya konsisten, karena sudah menjadi rekomendasi itu. Yang jelas kami pyur, lebih kepada kinerja, bukan unsur politik. Jadi kami tegaskan tidak ada unsur politik, ini lebih pada unsur profesional saja," kata Sartono.
Anggota Komisi VII DPR dari PKS Mulyanto sebelumnya meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot dan mengganti Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Mulyanto membeberkan sejumlah 'dosa' Kepala BRIN itu sehingga dinilai layak untuk diganti.
Pertama, Tri dianggap gagal mengonsolidasikan lembaga, sumber daya manusia (SDM), dan anggaran dari badan yang dipimpinnya.
"Akibat kegagalan tersebut muncul berbagai kejadian kurang baik terkait BRIN. Saya menganggap pimpinan BRIN yang ada sekarang ini tidak dapat mengkonsolidasikan lembaga-lembaga di bawah kewenangannya," kata Mulyanto.
Mulyanto juga heran proses transisional sejak awal pembentukan BRIN hingga sekarang belum juga selesai, baik dari aspek SDM, organisasi kelembagaan maupun anggaran. Kapasitas impelementasi program juga sangat lemah dan tidak implementatif sehingga muncul beberapa kasus terkait BRIN.
Dia mencatat sejumlah kejadian menghebohkan masyarakat. Hal ini dinilai disebabkan tidak rapinya koordinasi di BRIN. Dia menyebut peristiwa kehebohan masyarakat Banten akibat pernyataan salah satu peneliti BRIN yang menyebut potensi banjir besar di Jabodetabek.
"Ketika ada indikasi awal akan terjadi badai besar, salah satu peneliti BRIN, tanpa melakukan koordinasi dan validasi data langsung tampil membuat pernyataan bahwa akan ada badai besar di Banten. Akibatnya warga panik," ujarnya.
Tidak hanya itu, Mulyanto menambahkan bahwa saat ini publik dikejutkan dengan kabar seorang periset memberikan segepok data APBN yang bersifat rahasia, detail kepada wartawan. "Itu apakah terkendali atau tidak dokumen seperti itu," ucap dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman menyoroti kinerja BRIN dan Kepalanya dalam Rapat di DPR, Senin, 30 Januari 2023. Mulanya, dia mengungkapkan realisasi anggaran BRIN 2022 yang mencapai angka Rp6,38 triliun.
"Dari awal kita sudah mengkritik bahwa keberpihakan postur anggaran BRIN pada riset negara kita masih minim sekali," ujar Maman.
"Karena apa, dari anggaran total Rp6,38 triliun, Rp4 triliunnya full dipakai untuk operasional belanja kepegawaian,” kata dia.
Politikus Golkar itu bahkan meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit penggunaan dana BRIN sepanjang 2022.
"Saya minta forum ini untuk aparatur terkait, BPK, melakukan audit investigasi, bahkan audit forensik pada penggunaan anggaran BRIN ini," tegasnya.
