Presiden Jokowi Diminta Turun Tangan Tuntaskan Masalah BRIN
SinPo.id - Presiden Joko Widodo diminta untuk turun tangan menuntaskan masalah di Badan Risen dan Inovasi Nasional (BRIN), karena sudah banyak temuan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang perlu dibenahi.
Menurut anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, apabila Presiden telat bersikap, maka kemungkinan kelembagaan riset dan teknologi tersebut dapat menjadi porak-poranda, tidak tertata dengan baik, dan kinerjanya terus merosot.
"Keluhan dari peneliti sudah banyak yang muncul ke publik dan terakhir bahkan terjadi konflik dengan Komisi VII DPR RI," kata Mulyanto, Rabu 1 Februari 2023.
Selain itu, ia juga mendesak BPK RI untuk melaksanakan pemeriksaan investigatif terkait anggaran tahun 2022, khususnya yang terkait dengan program kemasyarakatan.
Pasalnya, sejak dua tahun lalu hingga saat ini tetap tidak terjadi konsolidasi kelembagaan yang integratif dan terpadu. Karena yang muncul justru keluhan peneliti baik soal penataan SDM, organisasi, pendanaan dan anggaran riset, perencanaan program, keuangan, peralatan dan ruang laboratorium, infrastruktur riset, serta aset.
"Bahkan sampai kursi dan ruang kerja (co-working space) belum juga bisa selesai. Belum lagi masalah terkait hubungan antara BRIN dengan lembaga pengguna riset, baik kementerian teknis, industri, maupun daerah," paparnya.
Dengan kondisi seperti itu, kata Mulyanto, impelementasi program BRIN menjadi sangat lemah, sehingga serapan anggaran juga lemah dan muncul banyak kasus.
Oleh karena itu, Presiden diminta mempertimbangkan kembali pembentukan lembaga litbang yang telah dilebur ke dalam BRIN, seperti BATAN dan LAPAN, karena peleburan lembaga tersebut dinilai tidak sah dan melanggar UU Ketenaganukliran dan UU Keantariksaan.
