Heru Sebut Terdapat 777 Kasus Rawan Stunting di Jakarta Utara

Laporan: Khaerul Anam
Selasa, 31 Januari 2023 | 16:55 WIB
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono/ PPID DKI
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono/ PPID DKI

SinPo.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meninjau langsung daerah yang memiliki tingkat kerawanan gizi buruk atau stunting di Kelurahan Samper Barat, Cilincing, Jakarta Utara pada Selasa 31 Januari 2023.

"Saya ingin melihat langsung kondisi stunting dan penanganannya di Cilincing. Anak-anaknya ceria," kata Heru kepada wartawan.

Heru menjelaskan, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, terdapat 777 kasus rawan stunting yang terpantau di Cilincing, dengan persentase kesembuhan sebesar 17 persen.

"Terkait dengan hasil rapat kemarin saya dengan BKKBN dan BPS di mana saya ingin melihat langsung kondisi stunting dan penanganannya jadi di Cilincing itu di kelurahan dan kader yang membantu itu aktif. Maka ditemukan sementara waktu 777 yang rawan ya, rawan stunting," ujarnya.

Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu menyebutkan salah satu ciri anak bisa dikatakan mengidap stunting adalah ketika tubuh anak memiliki berat dan tinggi di bawah rata-rata anak seusianya dan sesuai standar WHO.

Menurutnya, kondisi anak-anak di Cilincing cukup bugar dan terlihat sehat. Tidak seperti pengidap stunting yang umumnya memiliki permasalahan gizi buruk.

"Normal (kondisinya). Tidak yang seperti yang saya bayangkan kondisinya. Cuma kadang pendeknya agak kurang, tadi ada yang kurang 2cm, 3cm, kurang 1cm," tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan beberapa pendekatan untuk menekan kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting di Ibu Kota.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania mengatakan pendekatan tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan secara preventif dam pendekatan secara kuratif.

Selain itu, Pemprov DKI juga berencana melakukan profiling untuk mengetahui penetapan data tepat sasaran terhadap masyarakat di DKI.

Setelah melakukan profiling, selanjutnya pemprov DKI beserta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan lembaga terkait lainnya akan melakukan intervensi terhadap sasaran tersebut.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI