Transportasi Umum Belum Merata, Jalan Berbayar Baiknya Dikaji Ulang
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal meminta wacana pemberlakuan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) dikaji ulang. Sebab, transportasi publik di wilayah Ibu Kota belum merata.
"Rencana ERP itu sebaiknya dikaji ulang. Terlebih, transportasi publik di wilayah Jakarta dan sekitarnya tidak merata," kata Iqbal di Jakarta, Jumat, 20 Januari 2022.
Menurut dia, cakupan layanan transportasi publik bagi warga Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) menuju Jakarta masih perlu diperbanyak. Utamanya bagi pekerja di Jakarta.
"Perlu keseriusan lebih melakukan pembenahan transportasi publik. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Jabodetabek perlu bekerja sama memikirkan masalah ini," kata dia.
Melalui ERP, kendaraan yang melintas di beberapa ruas jalan pada waktu tertentu akan dipungut biaya berkisar Rp5.000 sampai Rp19.900. Hal tersebut juga akan berlaku untuk pengendara sepeda motor.
Iqbal memandang kebijakan ini akan memberatkan masyarakat. Apalagi, ekonomi masyarakat belum begitu pulih pascadihantam pandemi Covid-19.
"Kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih setelah pandemi Covid-19. Retribusi ini bisa memberatkan mereka, apalagi ojol," kata Iqbal.
Dia pun mengingatkan mengenai ancaman krisis keuangan global yang diprediksi terjadi pada tahun ini sebagaimana sering disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ditambah masyarakat harus membayar retribusi ERP, beban hidup masyarakat jadi bertambah," kata dia.
Dia juga menilai rencana kebijakan ERP di 25 ruas jalan di Jakarta tersebut tidak tepat untuk mengatasi kemacetan Ibu Kota. Malahan, kata Iqbal penerapan ERP akan membuat masalah baru.
"Rencana pelaksanaan electronic road pricing di beberapa ruas jalan di Jakarta ini tidak menyelesaikan masalah kemacetan ibukota. Justru sama dengan memindahkan kemacetan di jalan yang tidak berbayar," ujar Iqbal.
