DPR Dukung Arahan Presiden untuk Fokus Atasi Kemiskinan Ekstrem
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menilai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar jajarannya memfokuskan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2023 pada kegiatan produktif sudah tepat. Apalagi, hampir semua negara mengalami goncangan ekonomi.
“Saya kira kita dukung apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, karena memang itu saat ini menjadi prioritas dan kebutuhan untuk bisa mempertahankan pertumbuhan yang ada sekaligus mengendalikan inflasi yang ada di Indonesia,” kata Amir kepada SinPo.id, Jakarta, Jumat, 20 Januri 2023.
Menurut Amir, masalah inflasi juga harus menjadi perhatian serius pemerintah. Ini penting agar Indonesia tidak terpuruk seperti dua tahun lalu saat pandemi Covid-19 menyerang hampir seuruh negara, termasuk Indonesia. Jka hal itu terulang maka akan berpengaruh pada masyarakat miskin.
“Karena kalau misalnya sampai pertumbuhan kita kemudian drop seperti yang terjadi di 2020 kemarin, atau juga inflasi kita bisa seperti negara-negara yang lain yang tiba-tiba meloncat tinggi tentu itu akan sangat berpengaruh terutama kepada masyarakat rentan miskin dan miskin apalagi yang miskin ekstrem,” ucapnya.
Oleh sebab itu, kata dia, para menteri perlu melakukan kebijakan atau kegiatan yang tidak keluar dari arahan Presiden Jokowi. Hal itu demi menjaga bangsa ini dari ancaman inflasi dan krisis ekonomi di 2023 seperti diramal oleh sebagian pakar.
“Saya kira apa yang disampaikan Presiden itu memang solusi yang bisa kita lakukan saat ini dengan memanfaatkan APBN dan APBD kita,” kata dia.
Politikus PPP itu menjelaskan penguatan ekonomi masyarakat lewat dana desa juga menjadi fokus utama karena dana desa yang begitu besar bisa dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk mengembangkan ekonomi lewat BUMDes. Namun, Amir mengingatkan pemerintah pusat jika kondisi dan kebutuhan desa tidak bisa disamaratakan.
“Memang dana desa ini kan terlalu banyak diatur dari pusat pengendalian untuk mencegah, agar bisa dimanfaatkan secara maksimal. Cuman kondisi desa kita di Indonesia ini kan tidak semua sama, sehingga kalau diberikan sebuah kebijakan yang seakan-akan harus sama itu yang membuat kondisi di desa juga kadang-kadang tidak maksimal,” kata dia.
“Kalau misalnya arahan dari pemerintah pusat itu memanfaatkan untuk memaksimalkan dana desa, saran saya kalau bisa dana desa itu memang diputar di desanya masing-masing untuk menggerakkan ekonominya. Jangan misalnya dana desa kemudian belanjanya semuanya harus masuk kota atau masuk ke ibukota provinsi kabupaten padahal misalnya bahan-bahan yang dibutuhkan untuk belanja Pemerintah desa itu ada di desanya ini juga yang saya kira perlu menjadi perhatian,” timpalnya.
Amir mengusulkan instruksi atau kebijakan yang selama ini mengatur dana desa bisa dipermudah. Sehingga, kondisi desa masing-masing bisa berkreasi.
"Tinggal diatur saja, supaya dana desa itu benar-benar maksimal untuk meningkatkan atau menggerakkan ekonomi desa,” ujarnya.
Amir juga mendorong agar APBN bisa segera dibelanjakan secara maksimal. Dia mengingatkan agar dana itu tidak dikubur atau kemudian ditumpuk berbulan-bukan baru dibelanjakan mengingat kondisi ekonomi yang ada saat ini memang belanja pemerintah menjadi penggerak utama ekonomi bangsa.
“Jadi saran kita adalah bagaimana supaya belanja ini bisa segera terealisasi, kalau bisa bulan satu ini belanja APBN terutama belanja-belanja modal itu sudah jalan,” kata dia.
“Saya kira itu memang yang sangat dibutuhkan dalam kondisi ekonomi yang akan kita hadapi di 2023 ini. Saya kira memanfaatkan secara maksimal APBN dan APBD yang ada supaya masyarakat yang selama ini rentan menjadi miskin atau yang berada dalam garis kemiskinan itu bisa tertolong dengan kondisi ekonomi yang ada melalui penganggaran dari pemerintah,” tegaa dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar seluruh jajaran menteri Kabinet Kerja untuk memfokuskan APBN tahun 2023 pada kegiatan yang produktif, membuka lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga agenda menjelang Pemilu 2024.
