Soal Reshuffle, Puan: Presiden Nanti yang Menentukan Hari Baiknya
SinPo.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Negara diyakini akan menentukan hari baik untuk merombak pembantu di pemerintahannya.
"Reshuffle pergantian kabinet itu adalah prerogatif dari presiden, jadi tentu saja Presiden yang nantinya akan menentukan kapan hari baiknya, kapan dilakukannya, apakah perlu dilakukan atau tidak," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 19 Januari 2023.
Kendati begitu, Puan tak menjelaskan detail hal-hal yang tidak terlalu membantu tersebut. Puan mengaku tak pernah diajak dialog oleh Jokowi soal reshuffle.
"Wah saya enggak bisa mengatakan itu karena itu kan hak prerogatif Presiden, dan saya enggak diajak bicara sama Presiden jadi ya tanyakan ke Presiden," kata Puan.
Di sisi lain, Puan menyebut masukan partai politik (parpol) untuk perombakan kabinet sah-sah saja. Bahkan, secara individu dan parpol wajar menyuarakan kebaikan pada pemerintah.
"Sebagai partai politik atau sebagai individu, tentu saja kita boleh mengingatkan, atau menyuarakan hal-hal yang dianggap mungkin tidak terlalu membantu kinerja dalam pemerintah dan lain sebagainya," kata Puan
Kendati begitu, perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu menegaskan reshuffle merupakan hak prerogatif tersebut. Termasuk, menentukan sosok yang akan 'ditendang' ataupun waktu perombakan.
Isu reshuffle kabinet Jokowi masih mencuat. Kabar teranyar, pemerintah disebut bakal merombak kabinetnya pada awal Februari 2023.
Ada tiga nama menteri yang dikabarkan akan 'ditendang' Jokowi. Ketiga nama itu merupakan kader dari Partai NasDem, yakni Menkominfo Johnny G Plate, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.
Nama ketiga menteri ini diisukan menjadi 'sasaran' perombakan setelah adanya isu keretakan hubungan antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Jokowi.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah bahkan secara terang-terangan menyarankan agar NasDem beretika politik dengan segera pamit dari kabinet Jokowi. NasDem diingatkan tak mengambil kue kekuasaan namun berseberangan dengan Jokowi.
"Kami hormati hak otonom NasDem untuk menentukan pilihan politik. Kalau memilih orang yang berseberangan dengan Presiden Jokowi ya sebaiknya etika politiknya segera pamit baik-baik dari kabinet," kata dia.
"Tidak mau enaknya sendiri, mau kue kekuasaan tetapi di saat bersamaan bergandengan dengan pihak-pihak yang berposisi dan berseberangan dengan Presiden Jokowi. Perilaku politik seperti ini bukan contoh keadaban politik yang baik," ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini.
