Terkait Wabah Difteri, Komisi IX DPR RI: Kualitas Vaksin Patut Dipertanyakan!
Jakarta, sinpo.id - Seperti kita ketahui bersama, masyarakat dihantui ketakutan terhadap wabah Difteri yang telah melanda 19 Provinsi di Indonesia, dan wabah ini sangat berbahaya.
Hal ini menuai tanggapan dari Okky Asokawati selaku Anggota Komisi IX DPR RI. Ia meminta agar Pemerintah memberi perhatian berupa tindakan yang luar biasa atas virus ini.
Menurutnya, Pemerintah harus menanggapi hal ini secara serius. Ancaman ini harus mendapat penanganan yang ekstra.
“Terjangkitnya 19 Provinsi atas wabah ini harus mendapat perhatian serius oleh Pemerintah. Ancaman penyakit yang mengkibatkan kematian ini harus benar-benar mendapat cermatan dan penanganan yang di luar kebiasaan,” paparnya kepada sinpo.id, Selasa (5/12/2017).
Beliau melanjutkan, dari penyebaran wabah yang terjadi saat ini, Pemerintah tentunya memiliki peta penyebaran virus Difteri. Dari peta tersebut, Pemerintah dapat melakukan tindakan yang fokus dan terarah serta dapat melokalisir penyebaran virus ke tempat lainnya.
Okky mengatakan, Pemerintah dalam menangani wabah tersebut harus memastikan ketersediaan antibiotik dan anti serum difteri.
“Dalam penanganannya, Pemerintah harus memastikan ketersediaan antibiotik dan anti serum Difteri sebagai langkah cepat dalam merespon penderita Difteri. Ketersediaan dan langkah cepat dalam menangani penderita wabah difteri untuk meminimalisir dampak lanjutan bagi penderita,” tuturnya.
Belajar dari wabah Difteri ini, pelaksanaan imunisasi yang dilakukan terhadap anak-anak harus dipastikan dilakukan dengan tepat dan benar. Data imunisasi anak semestinya terintegrasi antara data saat balita dan saat memasuki usia sekolah dasar. Peran serta orangtua, tenaga kesehatan serta pihak sekolah dapat lebih ditingkatkan. Adanya Rapor Kesehatan Anak Sekolah perlu dipakai sebagai alat kontrol cakupan imunisasi.
Ia menegaskan, walaupun sudah di imunisasi lengkap, tapi masih ada yang terkena wabah tersebut. Maka, perlunya diverifikasi soal kualitas vaksin.
“Standar kualitas vaksin mesti dipastikan mampu menangkal virus yang masuk ke tubuh. Jika memang vaksin tidak lagi mampu menangkal virus, semestinya produk vaksin disesuaikan dengan virus yang ada. Kemungkinan juga terjadi mutasi virus yang lebih cepat. Sehingga efektifitas obat menjadi tidak tepat. Karenanya perlu dilakukan penelitan terkait efektifitas vaksin,” tegasnya.
Politisi PPP ini juga mengungkapkan, bahwa semestinya penyakit-penyakit yang sudah ada vaksinnya tidak lagi terjangkit di masyarakat.
“Seharusnya penyakit-penyakit yang sudah ada vaksinasinya tidak lagi terjangkit di masyarakat. Karena hal itu merupakan vaksinasi dasar. Kampanye publik terkait vaksinasi masih kurang memberikan edukasi maupun kepercayaan bagi masyarakat,” pungkasnya.
