Soal Jalan Berbayar di Ibukota, Polda Metro Jaya Ikut Pemprov DKI

SinPo.id -  Polda Metro Jaya menegaskan akan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta soal rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta.

Kapolda Metro Jaya Irjen M. Fadil Imran mengatakan, kebijakan itu sejauh ini masih sebatas wacana. Ia akan mengikuti alur dari kebijakan Pemprov DKI Jakarta.

"Nanti kita ikuti saja alur yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kesepakatan dengan DPRD, sekarang kan belum. Baru wacana, kan," kata Irjen Fadil seperti dikutip, Minggu, 15 Januari 2023.

Fadil menyebut akan terus berkomunikasi dengan Pemprov DKI untuk membahas penerapan jalan berbayar yang rencananya akan diberlakukan di Ibukota.

Sebab, pembahasan ERP masih terus berjalan dan masih menunggu kesepakatan dari berbagai pihak, termasuk DPRD DKI selaku legislator.

Polda Metro Jaya, lanjut Fadil, akan mendukung dan mengikuti arahan dari Pemprov karena ERP merupakan program DKI.

"Pasti semua kita komunikasikan, pasti semua kita koordinasikan," tandasnya.

Seperti diketahui, PemprovDKI Jakarta akan berlakukan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di beberapa ruas jalan di Ibukota.

Saat ini, regulasi terkait wacana tersebut masih di godok di DPRD DKI sebelum diberlakukan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Rencana penerapan jalan bertarif tersebut digadang-gadang dapat mengurai kemacetan yang kerap terjadi di kawasan Ibukota.