Kemenkopolhukam Diminta Perintahkan TNI- Polri Antisipasi Gangguan Keamanan di Papua
SinPo.id - Kemenkopolhukam diminta segera memberi atensi khusus kepada TNI-Polri untuk mengantisipasi gangguan keamanan di Papua. Desakan itu merespons dinamika keamanan di Bumi Cenderawasih yang terus memanas beberapa hari ke belakang.
"Baik TNI, Polri, maupun BIN perlu melakukan langkah terukur di lapangan untuk memastikan masyarakat sipil tetap bisa melakukan aktivitas dengan normal," kata anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani melalui keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu, 14 Januari 2023.
Christina juga meminta aparat penegak hukum memantau wilayah yang belakangan menjadi pusat gangguan keamanan. Seperti Pegunungan Bintang, Dogiyai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo, dan daerah lain yang dianggap rawan harus mendapat perhatian lebih.
"Saya meyakini Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan dan Kapolri yang belum lama ini mengunjungi Papua sudah memahami situasi dan kondisi lapangan sehingga dapat mengambil langkah-langkah antisipasi yang diperlukan," ujar
Christina menambahkan.
Politikus Golkar itu tak memungkiri adanya dinamika politik usai Lukas Enembe ditangkap. Dia menduga penangkapan ini bahkan akan dimanfaatkan kelompok sipil bersenjata atau pihak lain untuk meningkatkan ekskalasi.
Ia menilai perlu adanya pemberian perhatian lebih terhadap keselamatan masyarakat sipil di daerah-daerah rawan tersebut. Menurut dia, gelombang pengungsian dari daerah-daerah itu membutuhkan pengawalan keamanan baik dari TNI maupun Polri.
"Sementara itu, sejauh situasinya bisa dikendalikan untuk masyarakat sipil yang memilih tetap tinggal harus mendapatkan kepastian akan keamanan mereka," katamnya.
DPR akan terus mendorong upaya damai dalam menyikapi berbagai dinamika keamanan di Papua. Pemerintah pusat perlu memastikan langkah persuasif dialogis dengan berbagai pihak agar Papua bisa kembali aman dan damai.
