Belum Jelas Keuntungannya, DPR Sayangkan Pemberian PMN ke Kereta Cepat
SinPo.id - Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, menegaskan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp3,2 triliun kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) merupakan bukti pemerintah ingkar janji.
Pasalnya, pemerintah telah berjanji tidak akan menggunakan APBN dalam proyek KCJB. Terlebih ada banyak Kementerian yang tidak bisa 100 persen merealisasikan anggaran.
“Dana-dana ini seharusnya bisa dinikmati langsung oleh masyarakat, namun tidak bisa terserap dan kemudian malah dialihkan untuk proyek yang belum jelas keuntungannya,” kata Suryadi kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 11 Januari 2023.
Menanggapi hal itu, ia meminta agar PMN yang digunakan untuk menambal pembengkakan biaya (cost overrun) dalam proyek KCJB yang berasal dari SAL tersebut, benar-benar dihitung manfaat ekonominya bagi masyarakat.
“Sebab menurut data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), 74,40 persen dari BUMN yang diberikan suntikan PMN malah hasil ekuitasnya di bawah biaya utang,” ungkapnya.
Terlebih berdasarkan perhitungan yang dipaparkan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), proyek KCJB diprediksi baru akan balik modal di tahun 2061, atau 38 tahun setelah dimulainya operasi KCJB pada tahun 2023.
“Kami juga mengingatkan over optimisme terkait proyek ini sudah terjadi sejak awal, dimana cost overrun sebesar USD 1,449 miliar atau Rp21,74 triliun yang terjadi juga disebabkan salah perhitungan," kata politisi Fraksi PKS tersebut.
Oleh karena itu, Suryadi meminta agar pemberian PMN tersebut benar-benar dihitung secara tepat manfaat ekonominya. Jangan sampai pemberian PMN malah memberikan dampak negatif yang luas dan jangan sampai mengambil hak rakyat.
“Sebenarnya sudah jauh hari kita ingatkan jangan sampai eksistensi UMKM transportasi Jakarta-Bandung yang sudah ada saat ini juga menjadi terancam hanya untuk menyelamatkan proyek KCJB yang sejak awal sudah salah perhitungan ini,” tandasnya.
