Pencabutan PPKM Bukti Pemerintah Mampu Beri Perlindungan ke Warga
SinPo.id - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang menghentikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mulai tanggal 30 Desember 2022. Pencabutan PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022 dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian selama 10 bulan.
"Pemerintah terbukti mampu memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia, sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin, 2 Januari 2022.
Bamsoet menjelaskan, pemerintah mencabut PPKM karena pandemi Covid-19 di Indonesia makin terkendali. Data kasus Covid-19 tanggal 27 Desember 2022 menunjukan kasus harian hanya 1,7 per 1 juta penduduk perharinya.
"Sementara, angka positivity rate 3,35 persen, tingkat perawatan rumah sakit atau BOR berada di 4,79 persen, dan angka kematian di angka 2,39 persen," jelasnya.
Alasan pencabutan PPKM juga didasari dengan tingginya cakupan imunitas penduduk. Presiden Jokowi menyebut kekebalan imunitas penduduk RI di angka 98,5 persen. Dari angka tersebut, kekebalan imunitas penduduk secara komunitas sudah sangat tinggi. Termasuk jumlah vaksinasi yang telah mencapai angka 44.525.478 dosis.
"Secara khusus kita perlu menyampaikan apresiasi kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19, para tenaga kesehatan dan relawan, jajaran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pihak lainnya yang telah berkontribusi dalam upaya pengendalian dan penanganan Covid-19 di Tanah Air," katanya.
Terkendalinya Covid-19, kata Bamsoet, juga tak lepas dari peran seluruh elemen masyarakat. Semua pihak bersinergi mendukung upaya pemerintah memerangi Covid-19.
"Kita semua merasakan betapa kuatnya jati diri bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lainnya," pungkasnya.
