Hak Prerogatif Presiden, Gerindra Tegaskan Ogah Campuri Isu Reshuffle Kabinet

SinPo.id - Partai Gerindra tegaskan ogah ikut campur dengan isu perombakan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Reshuffle merupakan hak prerogatif Kepala Negara.

"Kami dari Gerindra sudah berulang kali menyampaikan bahwa hak prerogatif presiden itu termasuk melakukan reshuffle," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 28 Desember 2022.

Menurut Dasco, Jokowi sebagai Kepala Negara berwenang merombak kabinetnya. Partai Gerindra, kata dia, tak mau mengganggu kewenangan Jokowi.

"Apabila kemudian Presiden merasakan perlu melakukan reshuffle ya tentunya dengan berbagai pertimbangan, tentunya itu diserahkan kepada Pak Presiden," kata Dasco.

Dasco kembali menekankan Gerindra tak punya kapasitas menilai layak tidaknya dilakukan perombakan pembantu Presiden. Partai besutan Prabowo Subianto itu menyerahkan sepenuhnya soal reshuffle ke Jokowi.

"Saya rasa mengenai reshuffle efektif enggak efektif itu tergantung user. Dalam hal ini Pak Jokowi lebih tahu apakah kemudian pembantu Presiden itu sudah maksimal atau belum sudah membantu kinerja Presiden," tegas Dasco.

Isu kemungkinan adanya perombakan kabinet di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf kembali mencuat. Sejumlah nama menteri dari salah satu partai politik (parpol) dikabarkan bakal 'ditendang' dari pemerintahan.