Dewan SDA Nasional Buka Penerimaan Anggota Unsur Non Pemerintah 2023
SinPo.id - Dalam upaya menjamin pengelolaan sumber daya air yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan, Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional membuka penerimaan Anggota Dewan SDA Nasional unsur non pemerintah periode 2023-2028.
Penjaringan anggota dewan SDA Nasional unsur non pemerintah dilakukan karena dibutuhkan koordinasi antarpemangku kepentingan baik antar kementrian/lembaga maupun unsur non pemerintah.
Pelaksanaan pendaftarannya sendiri akan dibuka tahun 2023 secara langsung di Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional atau secara daring melalui situs website dsdan.go.id.
Sebelumnya Dewan SDA Nasional telah menggelar sidang pleno yang dilaksanakan di Jakarta, Selasa, 20 Desember 2022. Sidang Pleno membahas dan menyepakati 4 rekomendasi isu strategis dan rencana kerja tahun 2023.
4 rumusan rekomendasi isu strategis tersebut yaitu Pelestarian Hutan dan Perlindungan Sumber Air, Rasionalisasi Pemanfaatan Air untuk Pertanian Tanaman Pangan Beririgasi, Tinjauan Peran Lubang Biopori dan Sumur Resapan untuk Mitigasi Genangan, serta Pengelolaan Terpadu Air Permukaan dan Air Tanah.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono selaku Ketua Harian Dewan SDA Nasional yang diwakili oleh Direktur Jenderal SDA Jarot Widyoko, berharap agar substansi keempat rekomendasi tersebut dapat disepakati untuk selanjutnya disampaikan kepada Bapak Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan nasional.
”Kami mengharapkan agar substansi keempat rekomendasi tersebut dapat disepakati dan ditetapkan dalam sidang pleno hari ini, untuk selanjutnya disampaikan kepada Bapak Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan nasional,” kata Dirjen Jarot dikutip dari siaran pers yang diterima pada Kamis, 22 Desember 2022.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Dewan SDA Nasional juga hadir, dan mengimbau agar partisipasi aktif baik dari unsur pemerintah maupun nonpemerintah dapat ditingkatkan ke depannya agar dapat menghasilkan rumusan kebijakan SDA yang lebih implementif dan berdampak luas.
Hal ini penting dilakukan, mengingat Indonesia perlu bersiap untuk dapat menghadapi segala permasalahan global, seperti perubahan iklim dan krisis pangan.
“Pengelolaan SDA harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh stakeholders sehingga kegiatan dapat berjalan dan mencapai sasaran yang ditetapkan,” kata Menko Luhut.
Menteri Luhut juga berharap Dewan SDA Nasional dapat menjadi motor penggerak dan menghasilkan pemikiran startegis untuk memerkuat posisi indonesia di bindang manajemen sumber daya air.
