Banggar DPR Dorong Kolaborasi Demi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
SinPo.id - Anggota Banggar DPR RI Mukhtarudin berharap desain kebijakan fiskal pada 2023 mampu merespons dinamika yang terjadi di Tanah Air maupun global. Kebijakan harus menjawab tantangan dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.
"Semoga kinerja ekonomi nasional kita di tahun 2023 tetap dapat terjaga secara baik meskipun dalam guncangan yang terus terjadi saat ini" kata Mukhtarudin kepada wartawan, Sabtu, 17 Desember 2022.
Politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini pun berharap peran dan kolaborasi dari semua pihak untuk mendukung program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
"Ya, harus ada upaya dari berbagai pihak, agar target untuk menghapus kemiskinan ekstrem yang pada saat ini masih berada di angka 2,04 persen bisa tercapai," tegas Mukhtarudin.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut kebijakan pembangunan transformasi ekonomi yang inklusif tersebut meliputi penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan dan pendidikan, serta program Kartu Prakerja yang merupakan salah satu andalan.
Airlangga menyampaikan penanggulangan pengangguran dengan peningkatan decent job akan mendorong pemulihan dunia usaha, terutama UMKM sebagai pilar perekonomian Indonesia, serta mendorong revitalisasi industri, dan penguatan riset terapan.
"Pemerintah juga akan mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan sanitasi, serta pembangunan IKN Nusantara," ujar Airlangga.
Airlangga mengatakan pada 2023 pemerintah akan menindaklanjuti komitmen investasi hasil dari KTT G20 di Bali, yaitu Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar USD20 miliar untuk energi bersih di Indonesia dan Asia Zero Emission Community yang berkomitmen menyediakan dana sebesar USD500 juta untuk Indonesia.
Selain itu, pemerintah akan menindaklanjuti Partnership for Global Infrastructure and Investment berupa pendanaan sebesar USD600 miliar dari negara-negara G7 dalam bentuk pinjaman dan hibah untuk proyek infrastruktur berkelanjutan bagi negara berkembang.
Pada 2023, kata dia, Indonesia akan mengemban keketuaan ASEAN dengan tema Asean Matters, Epicentrum of Growth dengan tujuan memperkuat posisi kawasan yang stabil dan damai, bisa mendatangkan peluang dan pemasukan, serta meningkatkan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia.
"Dengan fundamental yang kuat ditambah meningkatnya posisi Indonesia di kancah ekonomi internasional, kita optimistis kebijakan yang dicanangkan dapat mendorong kemajuan yang signifikan di berbagai sektor perekonomian, serta dapat meredam tantangan global," kata Airlangga Hartarto.
