Protes Bupati Kepulauan Meranti, DPR: Kemenkeu Harus Transparan
SinPo.id - Protes keras Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil beberapa waktu yang lalu terkait dana bagi hasil (DBH) produksi minyak dan gas (migas) yang ditujukan ke Kementerian Keuangan RI bisa menjadi pemicu daerah lainnya untuk menyampaikan hal serupa.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid menilai, berbagai daerah mempunyai kekayaan sumber daya mineral, namun masyarakatnya tidak bisa menikmatinya, bahkan cenderung miskin.
“Mereka tahu, mereka ini negeri kaya, tetapi masyarakatnya masih miskin. Kesenjangan-kesenjangan ini kan terjadi sehingga membuat kekecewaan. Tidak boleh begitu, harus ada pemerataan, ada keadilan,” ucap Wahid dalam keterangannya, seperti dikutip dari website Parlementaria, Selasa, 13 Desember 2022.
Pemerintah pusat, kata Wahid, harus berlaku adil dan transparan terkait DBH. Caranya, dengan membuat satu mekanisme yang memungkinkan daerah bisa melakukan pengecekan langsung.
"Sehingga selain pemerintah pusat yang memegang data, daerah juga bisa mengecek keberadaan sumur migas berikut potensinya. Jadi masing-masing daerah bisa mengecek sehingga mereka juga bisa mengontrol. Apalagi kadang-kadang sumur di satu kabupaten, tapi reservoirnya ada di kabupaten lain,” kata politisi PKB ini.
Masyarakat, sambung Wahid, membutuhkan keadilan dalam mendapatkan haknya. Namun keadilan itu tidak sempurna jika dalam pelaksanaannnya tidak ada pemerataan. Dan, tegas Wahid, pemerataan ini sepatutnya sejalan dengan potensi kekayaan yang ada di daerah tersebut.
“Di Riau itu menyumbang minyak dan gas gede banget, tapi jalan-jalan di Riau banyak yang pada hancur,” ucap dia.
Wahid mencontohkan, besarnya potensi lain di Riau salah satunya kelapa sawit. Disebutkan anggaran di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mencapai Rp71-72 triliun. Akan tetapi, dana yang kembali ke masyarakat hanya Rp2 triliun.
“Pertanyaannya, yang Rp70 triliun untuk apa? Sementara sumbangan (truk pengangkut sawit) terhadap kerusakan (jalan) sangat tinggi. Dari mana daerah membangunnya untuk jalan hancur, untuk infrastruktur hancur, semuanya. Inilah kadang-kadang kebijakan begini yang tidak sinkron,” tegasnya.
