Tujuh BUMD DKI Telah Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Laporan: Zikri Maulana
Senin, 12 Desember 2022 | 17:10 WIB
Ilustrasi BUMD/ Unair
Ilustrasi BUMD/ Unair

SinPo.id - Kepala Bidang Usaha Infrastruktur BP BUMD DKI Jakarta Budi Purnama menyampaikan, sebanyak tujuh perseroan daerah milik Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP).

“Mohon izin beberapa BUMD yang telah menerapkan SMAP hingga triwulan ketiga di tahun 2022 ada tujuh BUMD,” kata Budi di Grand Cempaka Hotel, Jakarta Pusat, Senin 12 Desember 2022.

Ia mengatakan, pada dasarnya terdapat kesamaan antara SMAP dengan whistle blowing system (WBS) yang diterapkan PT Jakarta Tourisindo (Jaktour) atau JXB, yaitu sistem yang mengupayakan pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Sebagai sarana pendukung dari SMAP, yaitu dibangunnya sistem pelaporan pelanggaran seperti yang digagas teman-teman dalam whistleblowing system, sebagai implementasi GCG (good corporate governance/tata kelola perusahaan yang baik) pada perusahaan tersebut,” kata Budi.

Menurutnya, sistem ini akan fokus pada beberapa masalah yang mengarah pada KKN. Mulai dari penyimpangan aturan, penyalahgunaan jabatan, perbuatan curang, gratifikasi dan sebagainya.

Ia menyebutkan, ketujuh BUMD yang telah menerapkan SMAP ini, diantaranya yakni, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Pasar Jaya, PT Bank DKI, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Eco Green, PT MRT Jakarta, PT Transjakarta, dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

“Saya berikan mereka (tujuh BUMD) apresiasi, karena memberikan semangat kepada Jaktour untuk menerapkan SMAP. Ini yang sudah bersertifikat (ISO 37001) adalah Jakpro, Food Station Tjipinang Jaya, MRT Jakarta dan Transjakarta, mudah-mudahan BUMD yang lain segera mengikuti,” ucapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta rutin melakukan bimbingan kerja sama dengan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan korupsi di BUMD. Selain itu, jajaran Dewan Direksi, Komisaris dan Manajemen di perseroan juga turut mengawasi kinerja dari pegawainya.

“Saya berharap dari whistleblowing system itu semua berperan aktif dalam jalannya roda perusahaan, sehingga praktik kecurangan bisa dideteksi dini,” ujarnya.

“Nantinya mereka bisa menjadi agen perubahan menuju perusahaan yang lebih bersih dan ke arah yang lebih baik lagi,” tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Jakarta Tourisindo (Jaktour) atau yang biasa disebut JXB (Jakarta Experience Board) meluncurkan Whistleblowing System (WBS). Hal ini dilakukan sebagai langkah upaya mitigasi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) atau praktik pidana lainnya di tubuh perseroan.

Direktur Operasional dan Transformasi Digital JXB Andi Permadi mengatakan, WBS dan integrasi informasi teknologi menjadi bentuk pengawasan dan pencegahan terhadap tindakan penyimpangan. Penyimpangan yang dimaksud diantaranya, seperti norma hukum peraturan perundang-undangan, internal perusahaan maupun norma masyarakat.

“Peluncuran ini menjadi tindaklanjut dari pembenahan internal terkait perwujudan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG),” kata Andi dalam sambutannya di Grand Cempaka Hotel, Jakarta Pusat pada Senin 12 Desember 2022.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI