Investasi Luar Jawa Melimpah Disebut Berkat Pemerataan Infrastruktur Era Jokowi

Laporan: Juven Martua Sitompul
Minggu, 04 Desember 2022 | 15:04 WIB
Presiden Joko Widodo/BPMI Setpres
Presiden Joko Widodo/BPMI Setpres

SinPo.id -  Keberpihakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap wilayah Indonesia bagian Timur disambut positif. Apalagi, sumber kekayaan Indonesia sebagian besar ada di wilayah timur, namun belum dikelola dengan baik.

Pengamat Kebijakan Publik dari UIN Alauddin Makassar, Jalaluddin B, menilai pembangunan infrastruktur yang merata membuat investor mulai melirik Indonesia Timur. Baik investor domestik maupun asing.

“Pada dasarnya investasi yang diberikan ke wilayah timur itu niatnya baik dan positif. Paling tidak telah timbul kesadaran ekualitas dari pemerintah saat ini terhadap Barat dan Timur yang dulu sangat mustahil didapatkan,” kata Jalaluddin saat dihubungi, Jakarta, Minggu, 4 Desember 2022,

Akademisi UIN Alauddin Makassar itu menyebut niat baik pemerintah dalam pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia perlu diapresiasi, meski baru dimulai sekarang. Dia berharap sistem pemerataan dan pembangunan infrastruktur harus berkeadilan, yakni dinikmati oleh masyarakat kelas bawah juga.

"Saya melihat niat dan upaya untuk meratakan pembangunan itu perlu diapresiasi walaupun dirasa sangat telat. Namun, perlu diingat prinsip pembangunan itu adalah mengubah sudut pandang si miskin, agar bisa bergerak seperti si kaya dan pada akhirnya memiliki kesempatan yang sama untuk memeroleh kesejahteraan yang sama,” ujarnya.

Menurut Jalaluddin, pemerataan infrastruktur ini harus ditingkatkan lagi karena sebagian wilayah timur belum tersentuh pembangunan. Dia berharap keberpihakan dan perhatian pemerintah ini tidak semata-mata pada infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat atas, tetapi juga bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawa.

“Saya melihat apa yang sudah dilakukan pemerintah perlu ditingkatkan. Jika tidak, bisa dipertahankan tapi sekali lagi kebijakan itu harus sensitif terhadap kepentingan rakyat kecil bukan semata orang elite,” ucapnya.

Salah satu contoh keberpihakan kepada masyarakat ekonomi atas adalah jalan tol, di mana jalan tersebut sebagian besar dinikmati oleh para pemilik mobil. Untuk itu, keberpihakan pemerintah harus ditunjukkan dengan memberikan fasilitas bagi masyarakat kecil berjualan di area jalan tol, bukan sepenuhnya kepada pebisnis besar seperti Indomaret dan Alfamart.

“Misalnya jalan tol, umumnya kan itu digunakan untuk mereka yang punya kemampuan ekonomi ke atas. Saya kira pemerintah perlu menghidupkan ekonomi. Menghidupkan ekonomi kecil, misalnya berani tidak pemerintah memfasilitasi pedagang kecil di jalan tol yang selama ini dikuasai oleh mini market seperti Indomaret dan Alfamart,” kata dia.

Terkait dengan tingginya pertumbuhan investasi di luar pulau Jawa, Jalaluddin berharap hasil dari investasi tersebut ikut dinikmati masyarakat kecil, bukan sekadar menguntungkan investor dan pihak-pihak tertentu. 

“Singkatnya, pertumbuhan investasi wajib dinikmati juga orang keci,” kata dia.

Jalaluddin pun berharap masifnya pembangunan infrastruktur dan tingginya investasi di wilayah timur Indonesia ini membawa kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, perlu ada ketegasan dalam kebijakan pemerintah agar rakyat kecil ikut menikmati hasil dari investasi tersebut. 

“Apakah ada aturan yang mampu memberi jaminan kepada rakyat kecil untuk bisa menikmati pertumbuhan investasi tersebut. Maka Pemerintah perlu memperhatikan hal itu,” kata dia.sinpo

Komentar: