PAN Ajak Parpol Tak Pakai Isu SARA di Pemilu 2024
SinPo.id - Partai Amanat Nasional (PAN) meminta kontestan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 tak menggunakan isu SARA untuk menggaet suara rakyat. Partai politik (parpol) harus mengedepankan politik sejuk.
"Oleh karena itu jangan menggunakan perbedaan SARA sebagai alat politik untuk tujuan elektoral dari figur atau dari lembaga politik lainnya," kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi di Jakarta, Selasa, 22 November 2022.
Viva mengatakan PAN sepakat dengan imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan semua pihak menjaga kondusifitas selama pesta demokrasi. Salah satunya, dengan tidak menggunakan SARA dalam politik praktis.
Dia mengamini politik identitas dapat ditafsirkan beragam oleh publik. Bahkan, mempolitisasi identitas dapat memecah belah bangsa.
"Maksud politik identitas adalah menggunakan, memanfaatkan, mengeksplorasi identitas berdasarkan suku, agama, ras/etnis, antar golongan masyarakat (SARA) dimasukkan ke dalam turbulensi politik dengan tujuan untuk mendapatkan atau meningkatkan elektoral (keterpilihan) figur atau lembaga politik," kata dia.
Viva tak ingin gerakan politik identitas membatasi hak politik rakyat. Rakyat bebas merdeka untuk memilih dan di pilih.
Tak hanya itu, kata Viva, dasar pemikiran untuk memilih karena persamaan suku, agama, ras, dan etnis itu dilindungi dan dijamin oleh konstitusi dan undang-undang.
"Tidak ada peraturan yang dilanggar. Karena persoalan suku, agama, ras, dan etnis adalah nilai-nilai yang bersifat asali (primordial) sebagai pemberian atau takdir Tuhan pada setiap manusia. Tidak dapat ditawar-tawar atau dinegosiasikan," tegas dia.
Kendati demikian, Viva menegaskan pengunaan politik identitas yang bertujuan elektoral dengan menyebar fitnah, ujaran kebencian, dan melecehkan merupakan perbuatan yang dilarang. Gerakan ini diyakini melahirkan polarisasi masyarakat.
"Sebab akan berdampak pada terciptanya instabilitas politik, masyarakat akan terbelah, menurunkan kohesivitas sosial, dan berpotensi memicu disintegrasi nasional," tegas dia.
