Nurul Arifin: Jangan Jadikan Jabodetabek Korban Jika Penerapan ASO Belum Siap

SinPo.id -  Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menilai penerapan sistem migrasi siaran televisi analog ke digital atau analog switch off (ASO) yang dilakukan pemerintah pusat masih ruwet.

Pemerintah dianggap belum konsisten karena penerapan kebijakan itu baru hanya di wilayah Jabodetabek saja.

Nurul mengaku banyak mendapat keluhan dari masyarakat terutama ibu-ibu tentang pengalihan dari saluran analog menjadi digital.

"Artinya kalau tidak dilaksanakan secara nasional, tidak akan ada konsistensi dari pemerintah," kata Nurul saat menjadi narasumber Diskusi Dialektika Demokrasi bertema: 'Hak Masyarakat dan Kebijakan Digitalisasi TV' di Ruang Diskusi Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 November 2022.

Politikus Golkar ini menyarankan pengalihan itu dilakukan secara menyeluruh atau tidak hanya di wilayah Jabodetabek. Sehingga, sistem ASO bisa terlaksana secara optimal.

"Ini artinya kan dia (pemerintah) seperti buang badan terhadap kewajibannya untuk menyediakan infrastruktur secara teknologi bahwa yang tadinya analog akan menjadi digital begitu. Tapi ini buang badannya seolah-olah dengan melegitimasi, pencabutan, pengalihan dari analog ke digital di seputaran Jabodetabek saja sudah mewakili republik ini itu tidak benar," kata Nurul.

Lebih lanjut, Nurul menilai kebijakan ini sebetulnya tidak akan mempersulit masyarakat kalau komitmen dari pemerintah dalam hal ini Kominfo menyebarkan alat bantu siaran digital berupa set box.

"Untuk mendistribusikan set box sebanyak 6 juta unit yang ada datanya dari data terpadu kesejahteraan sosial di TKS Kementerian Sosial, ini kan harusnya bisa dilaksanakan. Apalagi, sudah tahu akan jatuh tempo pada tanggal 2 November, terakhir, kan ada 3 tahapan begitu, harusnya mereka bisa memproduksi, mendistribusikan dan jumlahnya bulat 6 juta sesuai data itu, sehingga yang 6 juta kepala keluarga kurang mampu ini, bisa mendapatkan set box sesuai dengan haknya itu yang menurut saya tidak komitmen," kata Nurul.

Yang lebih lucu, kata Nurul, ternyata dalam penerapannya set top boxnya harus bersertifikat Kominfo. Hal ini justru menimbulkan banyak pertanyaan.

"Jadi pertanyaan saya, kenapa harus bersertifikasi, kenapa harus ada monopoli?" tanya Nurul.

Apabila belum siap, kata Nurul, pemerintah sebaiknya tidak perlu terburu-buru untuk menerapkan ASO. Pasalnya, memaksakan kebijakan yang belum siap justru malah menjadi beban untuk rakyat.

"Gitu kan, hanya bikin rakyat susah, apalagi sekarang situasinya memang banyak krisis, kita tahu di bawah itu situasinya kayak apa. Ini yang saya sesalkan," sesal Waketum Partai Golkar ini.

"Pemerintah harus mempunyai komitmen jangan menjadikan Jabodetabek ini korban! Jadi infrastrukturnya harus siap dulu kalau belum siap, ngapain gitu," kata Nurul.