Analisa Historis Presiden Lantik Hamengkubuwono X Jadi Gubernur Langsung
SinPo.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2022-2027 hari ini, Senin 10 Oktober 2022. Pelantikan itu berbeda dengan provinsi lain yang menempatkan pelaksana tugas sambil menunggu hasil Pilkada tahun 2024.
Sejarawan Winajarto mengatakan pelantikan dilaksanakan di Istana Negara Jakarta hari ini bukan tanpa alasan, Yogyakarta merupakan daerah Istimewa yang punya gubernur otomatis dari raja setempat.
“Narasi historis Jogja sangat kuat, saat revolusi kemerdekaan para pemangku kekuasaan tradisional lambat merespon. Namun Jogja cepat respon perubahan dinamika perubahasan sosial, dibandingkan dengan keraton Surakarta, Hamungkubowono IX deklarasi Jogja bagian dari Indonesia ketika usai prokalamasi 1945,” kata Wijanarto.
Menurut dia, keistimwaan provinsi Yogyakarta tak bisa dilepaskan dari profil Hamungkubowono IX, ayahnda dari Hamungkubowono X yang melanjutkan menjabat sebagai gubernur dan kembali dilantik presiden.
“Hamungkubuwono X mengejawantahkan tahta dan kekuasaan untuk rakyat. Itu tercantum dalam buku Biografi dia tahta untuk rakyat,” kata Wijanarto menambahkan.
Dalam catatan literasi sejarah menunjukkan Hamengkubowo IX sudah memberikan jaminan rakyat saat pertama saat pendudukan Jepang. Saat itu Sultan hamengkubuwono IX mengatasi kebijakan romusha dengan membuat padat karya membangun selokan Mataram, dia tak ingin rakyatnya bekerja romusha ke luar Yogyakarta.
Selain itu, catatan perlindungan politik terhadap pemerintah RI dalam momentum serangan umum 1 Maret 1949, sultan sebagai penggagas. “Kita melihat respon dia (sultan HB IX terhadap nasionalisme patut diapresiasi,” kata Wijanarto menjelaskan.
Menurut dia, keistimewaan Provinsi Yogyakarta diberikan oleh negara dengan alasan Hamengkubuwono X sangat cepat merespon revolusi kemerdekaan RI 1945, hal itu berbeda ketika penguasa tradisional lain yang saat itu lambat merespon.
Padahal Yogyakarta sebagai wilayah Vorstenlanden yang punya kewenangan hak sendiri. Namun Yogyakarta responsive terhadap kemerdekaan RI. Bahkan memberikan wilayah sebagai ibu kota setelah Jakarta yang tak aman oleh agresi Belanda.
“Soekarno-Hatta dan kebinet pindah dari Jakarta ke Yogyakarta, kelangsungan pemerintahan di wilayah Kepatihan,” kata Wijanarto sambal menunjuk sejumlah bukti wilayah.
Hal itu tak bisa dipungkiri dan menjadi alasan historis ketokohan Hamengkubowo IX dan generasinya saat ini menjadikan Yogyakarta sebagai daerah istimewa oleh pemerintah pusat. “Bagaimana ekspektasi dia terhadap situasi bangsa dan kenegarawanan. Hamengkubowo X mentelandai ayahnya. Kebijakan Jogja kedaulatan rakyat keraton manifestasi dari tahta untuk rakyat bukan tahta untuk elit,” katanya.
