MPR Dorong Penghentian Konflik Rusia dan Ukraina Secara Damai
SinPo.id - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyambut baik tawaran Wakil Ketua Parlemen Ukraina Olena Kondratiuk, agar Indonesia terlibat langsung dalam membangun kembali Ukraina pasca konflik militer dengan Rusia.
Caranya antara lain melalui investasi pembangunan infrastruktur, bantuan kemanusiaan, hingga diplomasi multilateral dengan berbagai negara dan organisasi internasional untuk bersama-sama membantu pemulihan Ukraina.
Kata Bamsoet, sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri Bebas Aktif, Indonesia tidak pernah memihak salah satu pihak yang bertikai, melainkan selalu berpihak kepada terwujudnya perdamaian dunia. Terlebih Ukraina dan Rusia merupakan dua negara sahabat yang sama-sama memiliki hubungan bilateral sangat baik bagi Indonesia.
Terkait konflik militer antara Rusia dengan Ukraina, Indonesia selalu menyerukan agar dapat segera dihentikan, dengan mengutamakan penyelesaian secara damai melalui negosiasi dan diplomasi.
"Karena konflik militer ini bukan hanya merugikan Ukraina dan Rusia saja, melainkan juga merugikan warga negara dunia lainnya," ujar Bamsoet usai menerima Wakil Ketua Parlemen Ukraina, Olena Kondratiuk, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Komplek MPR RI, Jakarta, Rabu 5 Oktober 2022.
Terkait hasil referendum di empat daerah Ukraina, kata Bamsoet, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengeluarkan empat pokok pandangan. Pertama, setiap negara harus menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain, sesuai prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kedua, Indonesia secara konsisten menjunjung tinggi dan menghormati prinsip tersebut.
"Ketiga, Prinsip ini juga berlaku terhadap referendum empat wilayah Ukraina yang dinilai melanggar prinsip Piagam PBB dan hukum internasional. Keempat, Referendum tersebut justru semakin menyulitkan penyelesaian konflik melalui perundingan dan mengakibatkan perang semakin berkepanjangan yang akan merugikan semua pihak," jelasnya.
Lebih jauh Bamsoet menjelaskan, Indonesia telah mengambil berbagai langkah diplomasi internasional secara multilateral dalam membantu penyelesaian konflik militer Rusia dan Ukraina. Antara lain mendukung Resolusi Sidang Majelis Umum PBB 2 Maret 2022, 'Aggression Against Ukraine', dan mendukung Resolusi Dewan HAM PBB 4 Maret 2022 'Situation of Human Rights in Ukraine Stemming from the Russian Aggression'.
"Indonesia juga mendukung Resolusi Sidang Majelis Umum PBB 24 Maret 2022, 'Humanitarian Consequences of the Aggression Against Ukraine', dan abstain atas Resolusi Sidang Majelis Umum PBB 7 April 2022 terkait penangguhan keanggotaan Rusia di Dewan HAM PBB," ucap dia.
Disampaikan Bamsoet, penghentian konflik militer Rusia-Ukraina bukan hanya akan menyelamatkan anak-anak dan perempuan yang kini menjadi pengungsi, melainkan juga akan menyelamatkan perekonomian dunia yang kini dihadapkan pada resesi.
Pasalnya, kedua negara merupakan pemain penting dalam berbagai kegiatan perekonomian dunia. Karena seperti diketahui, Ukraina sebagai lumbung gandum dan minyak bunga matahari, penghasil sumber daya mineral, industri besi logam, bahan kimia, mesin, peralatan industri, transportasi, serta produk pertanian dan makanan.
Selain menyebabkan krisis ekonomi, konflik militer Rusia - Ukraina juga telah menyebabkan krisis kemanusiaan. Dari sekitar 44 juta jiwa populasi penduduk Ukraina, sebanyak 13 juta jiwa telah menjadi pengungsi, dengan 87 persennya merupakan anak-anak dan perempuan.
"Sedangkan data dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM/OHCHR, per 19 September melaporkan jumlah korban sipil mencapai 14.532 orang, dimana 5.916 orang korban jiwa dan 8.616 orang korban terluka. Korban jiwa terdiri dari 156 anak perempuan, 188 anak laki-laki, serta 35 anak-anak dan 1.649 orang dewasa," pungkasnya.
