Pemerintah Target 2 Juta Motor Listrik pada 2025
SinPo.id - Staf Khusus Presiden (SKP) Diaz Hendropiyono menggelar diskusi kelompok terpumpun (DKT) atau focus group discussion (FGD) membahas percapaian target adopsi dua juta motor listrik di tahun 2025, Selasa 4 Oktober 2022. Diskusi bertajuk “B20 Side-Event Ready to eMove: Menuju Pencapaian Target Presiden 2 Juta Sepeda Motor Listrik di Indonesia” itu diselenggarakan di The Dharmawangsa, Jakarta.
“Kita sekarang ingin mendengar dari berbagai pihak stakeholder, dari produsen, konsumen, dan pemerintah terkait hal-hal, tantangan-tantangan yang bisa kita hadapi bersama untuk mencapai dua juta kendaraan listrik pada 2025,” ujar Diaz saat membuka diskusi, seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet pada Selasa 4 Oktober 2022.
Diskusi ini juga menghadirkan sejumlah duta besar (dubes) dari negara sahabat yang turut berbagi mengenai transisi dari kendaraan berbasis energi fosil menuju kendaraan bermotor listrik di negara masing-masing.
“Kita pun juga ingin belajar dari para dubes-dubes yang hadir dari negara-negara yang ada, terutama Norwegia. Tadi saya bicara dengan Ibu dubes, katanya Norwegia sekarang 80 persen dari kendaraan yang ada merupakan kendaraan listrik, sehingga sekarang kita bisa belajar dari Norwegia bagaimana mereka bisa sesukses sekarang dalam transisi electric vehicle,” ujarnya.
Diaz mengungkapkan, alasan seminar ini fokus pada motor listrik di antaranya karena di Indonesia lebih banyak motor daripada mobil. Selain itu, harga motor listrik juga dapat lebih bersaing karena lebih banyaknya produsen kendaraan tersebut.
“Sudah ada 35 perusahaan motor listrik dibandingkan hanya 3 perusahaan mobil dan yang terakhir harganya juga lebih bersaing untuk motor. Artinya, untuk memenuhi target Presiden yaitu 2 juta motor, 2 juta kendaraan energi listrik di 2025, kita bisa mendorong pengadopsian motor listrik,” tuturnya.
Lebih lanjut Diaz menyampaikan pentingnya transisi menuju kendaraan bermotor listrik karena sektor industri otomotif saat ini menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar di Indonesia.
“Kita tidak bisa terus-terusan menanam pohon setiap kali kita menyetir mobil dan persediaan minyak pun juga kurang dari 10 tahun lagi, juga sudah habis di Indonesia, dan setelah itu mungkin kita harus impor,” ujarnya.
Terkait transisi tersebut, Diaz mengungkapkan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan sejumlah kebijakan. Kebijakan tersebut di antaranya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
“Arahan Presiden ini ditindaklanjuti dengan cepat oleh para menterinya, seperti Pak Agus Gumiwang sudah mengeluarkan peraturan Menteri Perindustrian tentang target pencapaian mobil listrik. Pak Menhub [Menteri Perhubungan] juga mengeluarkan permenhub [peraturan Menhub] banyak terkait ketentuan teknis untuk mobil listrik. Dari kepolisian mengeluarkan peraturan kepolisian untuk mengatur implementasi plat nomor sebagai insentif untuk bebas ganjil genap,” ungkap Diaz.
Di akhir pernyataannya, Diaz menyatakan bahwa hasil diskusi ini akan menjadi bahan masukan bagi Presiden Jokowi.
“Terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu. Masukannya akan sangat berguna bagi kami dan akan dijadikan basis sebagai pelaporan ke Bapak Presiden,” pungkasnya.
Turut menjadi pembicara dalam diskusi ini antara lain Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.
Hadir juga Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian Taufik Bawazier; Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus; Executive Vice President Pemasaran dan Pengembangan Produk PT PLN Hikmat Drajat; serta publik figur Deddy Corbuzier.
