Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak
SinPo.id - Kereta Cepat Jakarta-bandung (KCJB) membutuhkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3,2 triliun. Dana itu untuk menutupi pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar USD 1,176 miliar.
"Kebutuhan PMN dari pemerintah mungkin sekitar Rp 3,2 triliun kurang lebih," ujar Wakil Menteri BUMN II, Kartiko Wirjoatmodjo saat ditemui di gedung Sarinah, Rabu, 28 September 2022.
Pria yang karib disapa Tiko itu mencatat, anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung akan ditambal dari pinjaman (loan) atau utang di perbankan dan PMN. Untuk pinjaman dialokasikan untuk menambal 75 persen dari total pembengkakan anggaran proyek strategi nasional (PSN) tersebut.
Sementara, 25 persen dari total cost overrun ditutupi oleh oleh konsorsium Indonesia yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China Railway International Co. Ltd. Salah satunya melalui PMN yang nantinya diberikan kepada PT KAI (Persero).
"Jadi cost overrun kan kita sedang audit BPKP kan, kita minggu depan ada rapat komite, ya kita biayailah ada dari PMN yang melalui Perpres, sama dari pinjaman juga, kita sedang skemakan," ungkap Tiko.
Tiko menjelaskan, porsi ekuitas sebesar 25 persen sebagiannya memang berasal dari PMN.
Sebelumnya, direncanakan menggunakan anggaran dari PT Wijaya Karya (Persero) atau WIKA dan KAI, selaku anggota PSBI. Lantaran keuangan kedua perusahaan negara itu bermasalah karena Covid-19, maka dialihkan ke PMN.
"Jadi porsi ekuitas 25 persen itu memang kita PMN, tadinya memang tidak PMN, tadinya pakai uang WIKA dan KAU, karena covid KAI juga bermasalah, kita perkuat KAI-nya," imbuh Tiko.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga sebelumnya menyebut PSBI akan menambal pembengkakan biaya sebesar Rp 4 triliun, sedangkan China Railway International senilai Rp3 triliun. Sementara, 75% sisanya berasal dari pinjaman atau utang.
Hanya saja, persentase pinjaman yang dibutuhkan untuk menambal pembengkakan biaya mega proyek tersebut belum diketahui. Artinya, pinjaman akan disesuaikan dengan total cost overrun.
Arya menyebut saat ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih melakukan review atau tinjauan atas cost overrun yang dimaksud.
Terkait dengan sumber utang, Arya mengatakan, pihaknya masih mencari perbankan yang bisa dikerjasamakan. Dia pun tak menampik potensi pinjaman berasal dari bank China.
Untuk diketahui, pembangunan KCJB mencapai USD 4,55 miliar atau setara Rp 64,9 triliun. Dana ini berasal dari pinjaman China Development Bank.
Jumlah itu setara dengan 75 persen dari total nilai investasi KCJB sebesar USD 6,07 miliar. Pinjaman tersebut disepakati sejak 12 Mei 2017 lalu dengan tenor 40 tahun, masa tenggang 10 tahun, dan availability period hingga 2022. Sementara, suku bunga pinjaman 2 persen untuk USD dan 3,5 persen untuk yuan.
