Rugikan Pengemudi dan Konsumen, Grab Tolak Revisi Peraturan Menteri

sinpo, Jakarta - Pemerintah talah merevisi PM 32/2016. Hasil revisi ternyata tidak memuaskan perusahaan jasa transportasi online. Ya, PT Grab Indonesia keberatan terhadap 3 dari 11 poin revisi PM 32/2016. 

PT Grab Indonesia meminta revisi PM 32/2016 tidak diberlakukan pada 1 April 2017. Mereka juga meminta pemerintah mempertimbangkan lagi imbas peraturan tersebut terhadap mitra pengemudi dan para pelanggannya.

"Harapan kami pemerintah memperpanjang masa tenggang implementasi Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 dan mempertimbangkan kembali dampaknya kepada konsumen dan pengemudi," tandas Managing Director Grab Indonesia Ridzky Kramadibrata di kantor Grab Indonesia, gedung Lippo Kuningan, Jl HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (17/3).

Permintaan Grab ini dilatarbelakangi keberatannya atas tiga sikap pemerintah dalam PM 32/2016. Grab menilai hal-hal itu akan membawa kualitas industri transportasi berbasis teknologi ke arah kemunduran. 

Bila kemunduran yang dimaksud terjadi, lanjut Ridzky, pihak yang akan merasakan dampaknya adalah pelanggan dan mitra pengemudinya.

"Kita tidak boleh melihat kembali ke belakang. Jangan mundur. Inilah yang menjadi kekhawatiran kami. Kami melihat bahwa beberapa poin revisi tidak berpihak pada kepentingan para pengguna layanan, masyarakat, dan mitra pengemudi kami," pungkas Ridzki.

Berikut 3 dari 11 poin revisi PM 32/2016 yang dikritik Grab Indonesia:

Berita Terkait

Tinggalkan Komentar