Pengamat: Endorse Pak Bowo Jadi Langkah Politik Rasional Jokowi
SinPo.id - Surat kabar nasional Singapura, The Strait Times (ST) kembali memberitakan panasnya persaingan yang terjadi jelang pemilihan orang nomor satu di Indonesia pada 2024.
Pada Sabtu, 17 September 2022 lalu, surat kabar tersebut menerbitkan artikel berjudul "Jokowi to decide he'll endorse, has no plans to run for V-P in 2024: Sources", dalam situs web mereka. Salah satu nama yang disebut akan didukung Jokowi adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro mengatakan, tidak berlebihan apabila The Strait Times memberitakan kemungkinan dukungan Presiden Joko Widodo terhadap pria yang biasa disapa Pak Bowo itu dalam pemilihan Presiden mendatang.
"Pilihan memberikan endorse kepada Prabowo Subianto sebagai presiden mendatang merupakan pilihan politik rasional bagi Presiden Joko Widodo," kata Bawono dalam keterangannya, Senin, 19 September 2022.
Meski pernah menjadi rival Jokowi pada dua pemilihan Presiden, namun kata Bawono, Pak Bowo telah membuktikan kinerja dan kesetiaan terhadap presiden. Apalagi setelah ia ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan di dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Selain itu, menurut hasil temuan survei Indikator, sepanjang tahun lalu dan juga di tahun ini Prabowo Subianto selalu masuk dalam tiga besar bakal calon presiden dengan elektabilitas dua digit, selain juga Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo," jelasnya.
Bawono menjelaskan, jika berangkat dari hasil survei Indikator Politik Indonesia, tingkat popularitas Pak Bowo sudah di atas 96 persen hampir 100 persen. Hal itu menunjukkan hampir seluruh pemilih di Indonesia mengenal Pak Bowo.
Terlebih lagi, koalisi antara Partai Gerindra dan PKB akan semakin memuluskan langkah mantan Pangkostrad itu memperoleh tiket pencalonan pada Pilpres 2024.
"Selain memiliki tingkaat elektabilitas baik Prabowo Subianto juga memiliki Partai Gerindra. Gerindra sendiri merupakan partai politik terbesar kedua hasil pemilu tahun 2019 sebagai kendaraan politik," ucapnya.
