Komisi I DPR RI: Presiden Harus Tegas Akhiri Ketidak Harmonisan Panglima TNI dan KSAD

SinPo.id - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, Effendi Simbolon mengatakan, Presiden Joko Widodo harus bersikap tegas untuk mengakhiri ketidak harmonisan antara Panglima TNI dan KSAD.

Menurutnya, hubungan yang tidak harmonis tersebut dapat berdampak pada kinerja dan integritas solidaritas TNI, agar tidak merusak stabilitas nasional.

"Harus diakhiri dan tegas, Presiden harus tegas itu. Nggak bisa ditolelir itu. Kepatuhan terhadap atasan, terhadap perintah, nggak boleh ada begana begini, apalagi membangkang, nggak bisa!" Kata Effendi saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 7 September 2022.

Pihaknya juga menegaskan bahwa tidak boleh ada pembiaran atas kasus tersebut agar keutuhan TNI tetap terjaga, dan permasalahan di antara keduanya dapat terselesaikan dengan baik.

"Masa dari masa ke masa terus terjadi seperti ini. Apakah ada pembiaran? Apakah memang ada yang ingin seperti ini? Kita semua kan berkepentingan, menjaga utuhnya TNI," tuturnya.

Oleh sebab itu, Efendi mengatakan agar kedua belah pihak dapat menjelaskan dengan baik masalah-masalah yang ada, sehingga keduanya dapat memberikan penjelasan untuk mengetahui penyebab dari ketidak harmonisan tersebut.

"Kemarin disepakati untuk menghadirkan Panglima TNI, KSAD dan juga Menhan, kenapa Menhan? Karena pembinanya dari sektor pertahanan itu kan Menhan," imbuhnya.