Bayang Krisis Di Usia 72 Tahun Merdeka

107 negara terdampak krisis, sebagian di antaranya diperkirakan akan jatuh bangkrut.Diperkirakan 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrem, 345 juta jiwa kekurangan pangan dan kelaparan.

SinPo.id -  Presiden Joko Widodo menyebut sejumlah tantangan besar saat berpidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan RI, Selasa, 16 Agustus 2022 lalu. Selain Covid-19 yang belum sepenuhnya pulih, ia juga menyebut pengaruh ekonomi dunia akibat perang Rusia - Ukraina yang akan berdampak pada ekonomi dalam negeri. 

“Tatangan yang dihadapi sulit tak mudah, Covid-19 pandemi belum sepenuhnya pulih, ekonomi dunia belum bangkit, tiba-tiba perang Ukraina sehingga krisis pangan energi dan keuangan tak terhindaran lagi,” kata Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di hadapan pejabat negara dan wakil rakyat di Senayan.

Ia menyebut ada 107 negara terdampak krisis. Bahkan sebagian di antaranya diperkirakan akan jatuh bangkrut. Diperkirakan 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrem, 345 juta jiwa kekurangan pangan dan kelaparan. “Ujian yang tak mudah bagi dunia dan tak mudah bagi Indonesia,” ujar Jokowi menambahkan.

Presiden menegaskan, sejumlah gambaran yang disampaikan itu harus dihadapi dengan kehati-hatian dan waspada. Meski presiden Jokowi yakin Indonesia mampu menghadapi krisis global yang ia sebutkan itu.

Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan tatangan yang dihadapi Indonesia yang telah menikmati 77 tahun meraih kemerdekaan saat ini persoalan dampak geopolitik dan konsumsi bahan bakar minyak subsidi.  Pite mengatakan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi bakal berdampak efek domino.

“Dimulai dari inflasi sampai ke pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Piter.

Piter menyebut jika BBM subsidi naik berapapun akan memicu tambahan inflasi. “Taruhlah naik hanya 10 persen, tetapi kenaikan itu akan memicu inflasi," ujar Piter menambahkan.

Kenaikan harga BBM akan mempengaruhi harga bahan pokok, baik bagi masyarakat maupun produsen yang tak bisa lagi menahan dan akan mentransmisi kenaikan harga bahan baku. Bahkan ia memperkirakan, jika BBM bersubsidi ini dilepas, maka inflasi bakal naik drastis hingga menyentuh angka delapan persen.

"Saya sangat yakin inflasi bisa bergerak liar, bahkan bisa di atas delapan persen. Ini yang kita khawatirkan apa yang sejauh ini dibanggakan pemerintah, inflasi terjaga, pertumbuhan ekonomi bagus, kita tidak bisa klaim lagi," ujar Piter mempertanyakan.

Ekonom Rizal Ramli mengingatkan inflasi pangan telah menembus 10 persen. Hal ini akan berdampak langsung ke masyarakat ketimbang inflasi secara umum. "Inflasi memang hanya 4,5 persen, tapi inflasi makanan paling penting buat rakyat kan sudah 10 persen dan tidak ada tanda-tanda akan membaik. Buat rakyat yang penting bukan general inflasi, tetapi inflasi makanan," kata Rizal.

Mantan Anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen di kuartal II 2022 belum berdampak langsung bagi rakyat. Hal itu disebutnya terlihat dari daya beli masyarakat yang masih rendah.

"Kebangkitan yang ada itu hanya secara makroekonomi. Di kacamata saya, belum ada kemajuan yang berarti. Indikatornya sederhana, daya beli masih rontok," kata Menko Ekuin era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tembus 4,94 persen pada Juli 2022. Kepala BPS Margo Yuwono mengungkapkan, inflasi ini bahkan lebih tinggi dari Juni 2022 sebesar 4,35 persen (yoy).

"Secara yoy inflasi di Juli 2022 ini sebesar 4,94 persen merupakan inflasi tertinggi sejak Oktober 2015, di mana pada saat itu inflasi 6,25 persen secara yoy," ujar Margo Yuwono awal bulan Juli lalu.

Rincian yang ia sebut menunjukkan, inflasi inti tercatat 2,86 persen (yoy), harga diatur pemerintah 6,51 persen, dan pangan bergejolak 11,47 persen. Dari 90 kota yang dipantau BPS semuanya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi di Kendari sebesar 2,27 persen dan inflasi terendah ada di Pematang Siantar sebesar 0,04 persen.

Menghambat Kebijakan Menuju Emisi Nol Karbon

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Kacaribu mengakui inflasi global dan konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah. Termasuk upaya negara yang hendak mengeluarkan kebijakan menuju emisi karbon.

"Ketidakpastian itu masih sangat tinggi. Makanya fokus pemerintah tetap kita arahkan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat. Ini yang akan terus kita jadikan fokus untuk 2022," kata Febrio, Kamis 18 Agustus 2022.

Meski Febrio mengatakan pemerintah sudah menyiapkan kerangka untuk nilai ekonomi karbon, yang dinilai cukup efektif dalam menemukan harga karbon, yakni dengan menyesuaikan pasar karbon yang diharapkan secara global terjadi interaksi.

Menurut Febrio, penundaan pajak karbon juga telah didiskusikan dengan para pelaku usaha dan pihak swasta lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah belum dapat memastikan waktu yang tepat untuk penerapan pajak karbon di Indonesia.

"Tak tau kapan bisa diterapkan, karena gejolaknya kita tak tahu. Apakah perangnya akan selesai dalam waktu satu tahun, kalau bisa bilang begitu kita bisa lakukan dengan baik. Ini kan dalam konteks gejolak ketidakpastian, kita fokuskan dahulu menghadapi ketidakpastian tersebut," kata Febrio menjelaskan.

Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto mengatakan kenaikan harga BBM akan mempengaruhi kenaikan semua harga bahan pokok, sehingga secara umum akan berdampak pada inflasi.

"Mustahil target inflasi Pemerintah di tahun 2023 tersebut dapat dicapai kalau Pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan Solar," ujar Mulyanto kepada wartawan, Rabu, 17 Agustus 2022.

Kenaikan harga BBM bersubsidi, menurut Mulyanto,  berpengaruh kuat dan efek berantai pada kenaikan harga-harga barang dan jasa lainnya secara luas. Ia mengutip laporan BPS yang menyebut kenaikan harga BBM dan LPG non subsidi memiliki andil signifikan bagi kenaikan tingkat inflasi di bulan Juli 2022 lalu.

Jika pemerintah nekat menaikkan harga BBM lagi, maka diperkirakan tingkat inflasi akan semakin tidak terkendali, akan menggerus daya beli masyarakat dan membuat mereka semakin menderita.

"Sekarang saja, inflasi tahunan di bulan Juli 2022 sudah mencapai 4,94 persen, yang merupakan rekor inflasi tertinggi sejak bulan Oktober 2015," ujar Mulyanto menjelaskan.

Ia mempertanyaan strategi pemerintah menurunkan tingkat inflasi menjadi 3.3 persen di tahun 2023. “Sementara pemerintah masih punya niat untuk menaikan harga BBM bersubsidi," katanya.

Banyang krisis yang dihadapi saat Indonesia memasuki usia 77 tahun merdeka itu ditanggapi Presiden Jokowi yang yakin dengan potensi dalam negeri.

Menurut Presiden, Indonesia termasuk berhasil mengendalikan Pandemi Covid-19 yang dibuktikan masuk lima bessar negara terbanyak vaksin. Yakni 432 juta dosis vaksin yang disuntikan. Sedangkan inflasi dikendalikan di kisaaran 4,9 persen.

“Jauh diantara rata-rata inflasi Asean dan negara maju berada di sekitar sembilan persen,” kata Jokowi.

Sedangkan APBN hingga pertengahan tahun 2022 disbeut suplus Rp106 triliun. Hal itu menjadi alasan pemerintahannya mampu  memberikan subsisdi BBM, gas dan listrik senilai Rp502 triliun tahun pada 2022 ini.

“Ini agar harga BBM tak melambung,” kata Jokowi.

Sedangkan sektor ekoniomi nasional ia sebut berhasil tumbuh positif di angka 5,44 persen pada kuartal kedua tahun 2022. Hal itu ditambah neraca perdagangan surplus 27 bulan berturut-turut. semester 1 tahun 2022 surplus sekitar Rp364 triliun.

“Waspada hati-hati namun di sisi lain agenda besar bangsa harus terus dilanjutkan,” katanya.