Terkait BSSN, Komisi I DPR RI: Kami Yakin dengan SDM Kita
Jakarta, sinpo.id - Komisi I DPR RI telah menetapkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai mitra kerjanya. Roy Suryo Notodiprojo selaku Anggota Komisi I DPR RI, memberikan tanggapannya terkait hal itu. Menurutnya, kehadiran BSSN diperlukan untuk menjawab kondisi perkembangan teknologi yang semakin maju dan kekinian, apalagi kalau dikaitkan dengan dunia siber. Hal ini disampaikannya setelah rapat dengan Lembaga Sandi Negara, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/10).
“Kehadiran BSSN itu perlu, untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi sekarang. Tidak hanya sandi negara, tapi soal perkembangan dunia siber, dunia maya, hingga hoaks dan lain sebagainya,” ujarnya.
Politisi Demokrat ini mengaku optimis dengan sumber daya untuk mendukung BSSN yang terdiri dari 95 persen lebih unsur Lemsaneg dan unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika, BSSN mampu menjalankan tugas dan kinerjanya dengan baik.
“Indonesia tidak kalah canggih Sumber DM-nya untuk bisa mengantisipasi perkembangan soal cyber crime, terutama juga informasi yang ujungnya ke arah hoaks. Tetapi sekali lagi, ini harus rapih, dan tidak terlalu banyak lembaga atau badan yang mengurusi itu,” ungkapnya.
Beliau juga melihat perlunya koordinasi dengan lembaga dan kementerian lain yang memiliki fungsi eksekusi langsung. Misalnya, Kepolisian terkait dengan kasus siber yang menyinggung unsur hukum.
“Kami dari Komisi I DPR akan selalu mengawasi kinerjanya, apalagi jika digunakan bukan untuk kepentingan negara,” tegas Roy.
Namun, politisi asal dapil DI Yogyakarta tersebut menyayangkan, pihaknya belum bisa membahas pagu anggaran untuk BSSN, karena struktur dan nomenklatur BSSN belum terbentuk, sehingga belum ada penanggung jawabnya.
“Dan di nomenklaturnya masih ada perbedaan antara yang diusulkan dan yang sudah terdaftar adalah Lemsaneg, dan kemudian yang diusulkan perubahannya menjadi BSSN. Kami mengkritik dan menyanyangkan keterlambatan Pemerintah dalam mengantisipasi ini. Kesimpulannya, Komisi I belum dapat membahas anggaran itu,” tutupnya.
