Data KDS Diperbaiki, Usulan Hak Interpelasi Atas Walikota Depok Dicabut
SinPo.id - DPRD Kota Depok mencabut usulan penggunaan hak interpelasi terhadap Wali Kota Depok, Mohammad Idris terkait program Kartu Depok Sejahtera (KDS).
Usulan tersebut dicabut karena permintaan DPRD Depok dinilai telah dipenuhi dengan adabya perbaikan pada data KDS.
"Betul, usulannya dicabut. Karena tuntutannya semua sudah dipenuhi," kata Anggota Komisi A DPRD Kota Depok Ikravany Hilman saat dimintai konfirmasi, Jumat, 5 Agustus 2022.
Adapun indikator lain yang membuat usulan hak interpelasi dicabut, salah satunya pembaruan dan perbaikan data KDS yang sebelumnya bermasalah.
"Seperti perbaikan data, itu kan memang bermasalah datanya, itu mereka juga mengakui dan sudah sepakat membuat satu indikator kemiskinan dengan 14 poin, untuk memvalidasi data warga miskin selama ini di Depok, warga Depok ini kan belum pernah di-update, sekarang untuk meng-update," ujar Ikravany.
"Karena selama ini mencoba di-update tapi tidak ada panduan yang fix. Maka kita bikin panduan indikator kemiskinanan yang kita sepakati dan sudah divalidasi," tambah politisi PDIP tersebut.
Ikravany juga mengatakan ada perubahan warna menjadi putih dan tetap menggunakan logo Kota Depok serta foto Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok. Menurutnya, tak ada pelanggaran terkait hal itu.
"Iya desain juga diubah warnanya menjadi putih, sama logo. Tapi selama kartu baru belum keluar, maka akan digunakan kartu BJB terlebih dahulu. Tetapi, memang untuk foto Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan tetap ada, karena sebenarnya terkait foto itu tidak ada yang dilanggar," katanya.
