BNPP Akui Wilayah Perbatasan Masih Butuh Percepatan Pembangunan

SinPo.id - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) lakukan survei terkait maraknya Jalur Tak Resmi (JTR) yang timbul di kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Pemerintah sebenarnya telah memberikan akses dan syarat yang mudah bagi masyarakat yang bermukim di kawasan Entikong dengan adanya Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Namun masih saja marak timbul jalur tak resmi dengan alasan tak mau repot berurusan secara formal dengan pemerintah.

Pada survei yang dilaksanakan tanggal 1 sampai dengan 6 Agustus 2022 ke depan, tim survei lapangan BNPP akan mendatangi sedikitnya 25 titik Jalur Tidak Resmi (JTR) di Kabupaten Sanggau untuk dilakukan identifikasi dan atau pemantauan.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon, mengatakan, survei ini dilakukan untuk memastikan indikasi adanya 25 JTR yang tercatat. Sasarannya untuk mengetahui karakteristik setiap JTR tersebut.

“Tertib dan aman di sini berimplikasi kepada kewajiban kita untuk memastikan bahwa hukum nasional kita tegak di perbatasan negara," kata Robert Simbolon dalam keterangannya, Rabu 4 Agustus 2022.

Menurut Robert, banyak pihak bespekulasi bahwa jalur tak resmi tersebut tercipta lantaran kesenjangan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan. Hal ini kemudian dimanfaatkan oknum tertentu untuk melakukan penyelundupan tak hanya barang, namun juga orang.

“Kita tidak menyangkal bahwa perbatasan negara kita masih membutuhkan percepatan pembangunan, terutama pembangunan di bidang ekonomi, termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur. Tetapi kita tidak boleh toleransi sikap-sikap yang secara sengaja melanggar hukum," tegasnya.

Secara keseluruhan, BNPP tak menampik masih adanya kekurangan dalam berbagai upaya pembangunan di perbatasan. Namun, BNPP terus berupaya melakukan pembenahan dalam konsep pembangunan perbatasan negara untuk percepatan kemajuan kawasan perbatasan.

"Tidak hanya bidang keamanan saja yang kita prioritaskan, namun juga pembangunan ekonomi, termasuk infrastruktur, harus menjadi fokus pembangunan perbatasan negara kita ke depan," ucap Robert.