Ray Rangkuti: Kalau Anggaran Pemilu Seret Karena Dialokasikan untuk IKN, Itu Salahi Aturan

SinPo.id - Direktur Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti, mengatakan, Pemilu Serentak 2024 yang kini sudah memasuki proses tahapan membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, kesepakatan antara pemerintah, DPR RI, dan penyelenggara pemilu terkait anggaran seharusnya berjalan mulus.

“Uang untuk pemilu itu sudah standby dan itu enggak boleh dikurangi karena alasan apa pun, kecuali hal yang bersifat sangat darurat,” tegas  Ray dalam acara diskusi bertajuk "Anggaran Pemilu Seret, Akankah Ditunda Lagi?", di Jakarta Selatan, Rabu, 3 Agustus 2022.

Menurutnya, anggaran pemilu memang boleh dialokasikan dengan kondisi tertentu sesuai aturan yang berlaku, salah satunya adanya bencana alam, darurat kesehatan seperti Covid-19.

Namun, jika anggaran pemilu dialokasikan untuk hal yang tidak mendesak, maka hal itu menyalahi aturan, misalnya untuk pembangunan Ibukota Negara (IKN).

"Misalnya IKN, itu bukan pembangunan yang darurat," tukas Ray.

Meski demikian, alasan pandemi Covid-19 pun dirasa tetap aneh. Sebab berkaca pada pengalaman, pemerintah memaksa Pilkada 2020 silam tetap digelar meski saat itu dalam kondisi pandemi Covid-19 yang cukup hebat.

Tercatat, total anggaran tahapan pemilu dan persiapan pemilu yang dibutuhkan KPU RI sebesar Rp 8,06 triliun. Namun, hingga kini total anggaran yang diterima baru 45,87 persen dari Rp 8,06 triliun atau masih kurang Rp 4,3 triliun.