Cegah Potensi Korupsi, KPK Kawal Pembangunan RSUD Gorontalo
SinPo.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Hasri Ainun Habibie di Gorontalo. Mengingat pembangunan RSUD tersebut akan dibiayai menggunakan skema dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan anggaran yang akan dicairkan mencapai Rp 150 miliar. Dengan rincian, Rp 105 miliar untuk pembangunan RSUD dan Rp 45 miliar untuk pengadaan alat kesehatan.
“Kita bersama-sama mencegah adanya upaya melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara. Sehingga perlu dikawal dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawabannya,” kata Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Ely Kusumastuti dalam keterangannya yang diterima, Jumat 29 Juli 2022.
Ely mengingatkan Pemerintah Provinsi Gorontalo, untuk mematuhi dan memedomani peraturan pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam proses pembangunan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie. Karena, proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) merupakan titik paling rawan terjadinya tindak pidana korupsi.
“Biasanya titik rawan tersebut meliputi suap dan gratifikasi sehingga membuat proyek tidak selesai dan menimbulkan gugatan hukum. Akibatnya lagi-lagi masyarakat menjadi korban,” ujarnya.
Pembangunan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie merupakan kabar baik bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Mengingat sejak terbentuk pada tahun 2001, Gorontalo belum memiliki rumah sakit umum provinsi.
Selama ini, masyarakat hanya dilayani oleh 7 RSUD dengan rincian dua tipe B nonpendidikan, empat tipe C, dan 1 tipe D. Ketujuh rumah sakit tersebut, hanya memiliki fasilitas maksimal 974 tempat tidur. Jumlah ini masih jauh dari kata laik karena saat ini jumlah penduduk Gorontalo-per data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 mencapai 1.040.164 jiwa.
"Sementara itu ketentuan World Health Organization (WHO) menyatakan perbandingan tempat tidur dengan penduduk idealnya adalah 1:750," ucap Ely.
Berdasarkan hal tersebut, kata Ely, seharusnya tempat tidur di rumah sakit yang disediakan adalah 1.387. Artinya masih ada defisit 413 tempat tidur dimana kebutuhan ini akan dipenuhi melalui pembangunan RSUD Provinsi Gorontalo.
Dia berharap tidak ada permasalahan yang akan menghambat proses pembangunan RSUD itu, Oleh karenanya, sejak saat ini harus ada upaya mitigasi risiko dan pencegahan akan hal yang tidak diinginkan.
“Semoga diniatkan baik karena ini untuk kesehatan masyarakat. Kita punya tanggung jawab bagaimana RSUD ini dibangun dengan baik dan memberikan yang terbaik bagi RSUD pertama di Gorontalo ini. Kami khususnya KPK akan sangat mendukung,” pungkasnya.
