Aria Bima: Kiamat Politik Tak Akan Terjadi Karena Mundurnya Menteri Doang!
Jakarta, sinpo.id - Presiden Jokowi yang menyatakan dirinya sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, mendapat tanggapan dari Aria Bima selaku Anggota Komisi VI DPR RI.
Menurutnya, Indonesia yang memakai sistem Presidensial, artinya bertindak sekaligus, baik sebagai Presiden atau Kepala Pemerintahan serta sebagai Kepala Negara. Maka, wajar bila Presiden mengatakan bahwa ia adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata.
Hal itu tentu terkait dengan “Gaduh Politik” yang disulut oleh beberapa Menteri sebagai pembantunya.
“Ketegasan semacam itu perlu untuk menjaga iklim kondusif, bagi lancarnya pembangunan yang lagi digalakkan. Pro dan kontra pandangan politik merupakan hal yang biasa dalam dinamika bernegara. Namun, jika menyangkut marwah kabinet, hendaknya cukup diselesaikan dalam kalangan internal dan tidak diumbar diluar sambil berkoar-koar,” tutur Aria kepada sinpo.id melalui keterangan tertulisnya, Rabu (4/10).
Beliau mengungkapkan, perlu dicermati bahwa Presiden dipilih oleh 60 juta warga, kemudian setiap Anggota DPR dipilih oleh sekitar 300.000 orang dan seorang Menteri dipilih oleh dua orang saja yaitu Presiden dan Wakil Presiden.
“Hendaknya representasi ini dihormati dalam alam demokrasi. Beda pendapat boleh saja, tapi memaksakan pendapat sepihak tentu tidak boleh. Apalagi dengan meminjam ketidaktahuan massa yang awam,” tegasnya.
Aria melanjutkan, Kegaduhan dalam politik memang mengasyikkan dan sensasi, tapi hanya akan mendangkalkan pandangan politik rakyat dan tidak mendewasakan kita berdemokrasi.
Serta, kata Politisi PDIP ini, tanggung jawab fungsional dan struktural bagi para Menteri ada ditangan Presiden yang memilih dan mengangkatnya.
“Tapi, tanggung jawab political culture terletak pada pribadi Menteri masing-masing. Kalau memang sudah tidak cocok dengan Presiden atau punya agenda politik lain, silahkan mundur saja. Kiamat Politik tidak akan terjadi hanya karena mundurnya Menteri dari kabinet,” tutupnya.
