Akhiri Polarisasi, Belajarlah Pada Kenegarawanan Pak Bowo
SinPo.id - Dewasa ini muncul kembali perdebatan soal polarisasi dan politik identitas. Bahkan Satgas pencegahan politik identitas dan polarisasi menjelang Pemilu 2024.
Bahkan pada momentum peringatan HUT ke-76 Bhayangkara di Akadeni Kepolisian Semarang, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyampaikan jika polarisasi tidak boleh lagi terjadi pada Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak 2024.
Imbauan ini tentu berdampak positif bagi stabilitas politik dan kualitas pelaksanaan pemilu 2024.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator SIAGA 98, Hasanuddin mengatakan, seluruh pihak untuk belajar ke Prabowo Subianto. Pasalnya, keputusan Pak Bowo bergabung ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berdampak besar mengakhiri polarisasi.
"Keputusan bergabungnya Prabowo Subianto dalam pemerintahan Jokowi mengakhiri polarisasi, maka patutlah sikap ini menjadi contoh dan tauladan kenegaraan. Bahwa politik Pemilu ditujukan pada kepentingan bangsa dan negara," ucap Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu (6/7).
Diakui Hasanuddin, awalnya keputusan Pak Bowo masuk ke pemerintahan Jokowi menuai kritik. Namun sikap kenegarawanan Pak Bowo terbukti seiring berjalannya waktu.
"Prabowo Subianto membuktikan selain sikap kenegarawanannya, juga loyalitasnya pada Presiden Jokowi selama pemerintahannya patutlah diapresiasi. Tidak ada kasak kusuk, manuver politik, dan politik dua kaki Prabowo dalam kabinet Jokowi," jelasnya.
Dari sikap inilah, lanjut Hasanuddin, kita harus menarik pelajaran bahwa ada optimisme dalam pemilu 2024, bahwa kenegarawanan elit politisi penting untuk mengakhiri polarisasi dan politik identitas. Sebab polarisasi dan politik identitas bukanlah produk arus bawah pemilih, melainkan elit politik.
"Sebab itu, kami berpandangan bahwa himbauan Kapolri tersebut sesungguhnya untuk elit politisi, bukan arus bawah pemilih," tandasnya.
